Malang, Bhirawa -Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen memperkuat sektor peternakan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Guna mengantisipasi kendala permodalan dan meningkatkan produktivitas pasca-wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Pemprov Jatim bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan International Labour Organization (ILO) resmi meluncurkan program pengembangan ekonomi daerah berbasis inovasi digital Enterprise Resource Planning (ERP) melalui Project PROMISE II IMPact di Jabung, Kabupaten Malang.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan inklusi keuangan sekaligus kesejahteraan para petani dan peternak sapi perah di wilayah Malang Raya.
”Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada OJK, ILO, serta seluruh mitra perbankan dan pusat yang menaruh perhatian besar pada penguatan ekonomi Jatim. Ini adalah kolaborasi nyata untuk memastikan peternak kita semakin berdaya dan sejahtera,” ujarnya.
Adhy memaparkan, di tengah dinamika ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tetap menunjukkan performa impresif di angka 5,96 persen, menjadi salah satu yang tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Sektor industri pengolahan menyumbang kontribusi sebesar 30 persen, di mana industri pengolahan susu (IPS) memegang peranan strategis di dalamnya.
”Jawa Timur adalah lumbung pangan nasional. Sebanyak 60 persen populasi sapi nasional berada di Jatim, dan mayoritas berada di Malang Raya. Lebih dari itu, 85 persen produksi susu nasional dipasok dari provinsi kita. Malang Raya adalah sentral utamanya. Oleh karena itu, kita harus menjaga stabilitas sektor ini dengan serius,” tegasnya.
Mengulas kilas balik hantaman wabah PMK pada periode 2022-2023, Adhy memastikan Pemprov Jatim terus mengalokasikan anggaran mitigasi dan antisipasi penyakit ternak agar peternak tidak lagi mengalami kerugian operasional maupun penurunan kualitas pasar.
”Kita tidak ingin mengulangi masa-masa sulit dua tahun lalu, di mana ada aksi buang susu atau mandi susu akibat kendala pasar dan kualitas. Hari ini, melalui inovasi digital, hal itu tidak boleh terjadi lagi. Kuncinya adalah peningkatan kualitas dan kesejahteraan peternak,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Jatim menjelaskan bahwa di era kompetisi global dan pasar bebas, koperasi tidak lagi cukup hanya mengandalkan semangat gotong royong, melainkan harus bertransformasi ke arah digitalisasi. Kehadiran aplikasi berbasis ERP ini dinilai menjadi solusi konkret atas kendala klasik peternak terkait akses permodalan ke lembaga keuangan formal.
”Selama ini perbankan sering kesulitan melakukan verifikasi karena minimnya data track record peternak, sehingga proses survei memakan waktu lama. Dengan sistem ERP ini, setiap sapi memiliki portofolio dan database yang akurat. Perbankan tidak perlu lagi survei mendalam hingga ke detail terkecil karena datanya sudah akuntabel dan transparan di bawah kelola Koperasi Jabung,” urai Adhy.
Pemprov Jatim berharap skema best practice yang sukses diterapkan di Koperasi Jabung ini dapat direplikasi di daerah sentra peternakan lainnya di Jawa Timur, seperti Batu, dan Lumajang.
”Kami bersama OJK akan terus memonitor perkembangan program ini. Fokus utama kami adalah bagaimana peternak bisa naik kelas, akses pembiayaan lebih terukur, konsumsi susu meningkat, dan industri pengolahan terus menyerap produk lokal kita guna mendukung kemandirian pangan nasional,” pungkasnya. [mut.kt]
