Efek kebijakan CPO (Crude Palm Oil, minyak sawit), mulai menampakkan “taji” menggetarkan dunia. Juga merepotkan ketersediaan minyak goreng dalam negeri. Sebagai penghasil CPO terbesar dunia, Indonesia kini mampu mengendalikan harga CPO. Sekaligus tidak dibohongi perusahaan eksportir dengan aksi terjadi under invoicing (harga murah). Bahkan perusahaan negeri tetangga (Malaysia, dan singapura) yang bergantung pada sawit Indonesia, harus mengakui kedaulatan Indonesia dalam CPO.
Ironisnya, Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar dunia, tetapi harga sawit dibanderol dengan uang Malaysia (Ringgit). Kini, mulai Juni 2026, seluruh sawit dan CPO yang keluar dari teritorial Indonesia wajib melalui satu pintu, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Termasuk hasil panen sawit yang berada di seantero Sumatera, dan Kalimantan, wajib di-buku-kan sebagai hasil bumi Indonesia. Seluruhnya harus di-ekspor dengan harga yang pantas (standar harga CPO global yang berlaku).
Indonesia mendominasi sekitar 58% hingga 60% pasokan CPO global. Dengan total ekspor sebanyak 46 juta ton setiap tahun. Menghasilkan devisa sangat fantastis, US$35,87 miliar! Setara Rp 590 trilyun. Namun diduga terjadi under invoicing (pembayaran dengan harga jauh dibawah normal). Disebabkan praktik kastil (percaloan) secara intercompany transaction. Mirip praktik “self buying” ekspor-impor BBM (Bahan Bakar Minyak) dalam satu perusahaan, milik orang kaya Indonesia.
Self buying (membeli produk sendiri), marak pula terjadi pada sawit. Yakni, suatu perusahaan di Indonesia menjual sawit (dan CPO) ke anak perusahaan sendiri di Singapura, dan Malaysia, dengan harga murah. Kemudian dijual lagi ke negara lain dengan harga standar global. Indonesia sangat dirugikan dalam perolehan pajak penjualan. Juga standar harga yang tidak sesuai patokan global. Jika ekspor sawit (dan CPO) benar-benar dijaga, maka hasil ekspor-nya bisa melebihi US$35,87 milyar.
Produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia pada tahun 2025 mencapai angka 51,66 juta ton, naik 7,26% dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang sebesar 48,16 juta ton. Bandingkan dengan Produksi minyak kelapa sawit (CPO) Malaysia pada tahun 2025 mencapai 20,28 juta ton. Malaysia merupakan negara peringkat kedua eksportir terbesar CPO setelah Indonesia.
Kebijakan satu pintu ekspor CPO, mulai menelan “korban.” Saham beberapa perusahaan kelapa sawit level dunia mulai rontok di SGX (bursa efek Singapura). Termasuk First Resources, susut 28%. Begitu pula MP Evans Group (merosot 24,2%), I-Plantation (anjlok 21%), dan Golden Agri (merosot 18%). Dunia juga akan merasakan kekurangan CPO.
Tetapi kebijakan tentang sawit juga membuat gaduh di dalam negeri, berkait DMO (Domestic Market Obligation, pengadaan pasar domestik). Walau bersifat wajib, tetapi sering “di-nomor dua-kan.” Melalui program DMO, lahir produk minyak goreng (migor) Minyakita, yang dikuasai penuh pemerintah. Rasio-nya sebesar 6 : 1. Yakni setiap ekspor 6 kilogram wajib memasok 1 liter Minyakita untuk dalam negeri.
Sebenarnya sudah terasa tidak adil. Karena bandingannya menggunakan kilogram dengan liter (0,9 kilogram). Bahkan persentase DMO minyak goreng rakyat mencapai 35%, sulit dipenuhi. Tetapi tidak mudah merealisasi Permendag Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Antara lain, CPO juga dibutuhkan sebagai bahan baku utama bio-solar (B-50) sampai sebanyak 18 juta ton per-tahun.
Realitanya, Minyakita sering langka, dan mahal. Saat ini harga Minyakita mencapai Rp 22 ribu, jauh melampaui HET (Rp 15.700,- per-liter). Realitanya pula, pemerintah selalu kalah oleh perusahaan (dan eksportir) CPO. Setelah Minyakita langka, akan disusul kenaikan HET.
——— 000 ———
