Kediri, Bhirawa
Pelemahan nilai tukar rupiah dan implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi perhatian Aliansi BEM Kediri Raya. Kedua isu tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, mulai dari daya beli, keberlangsungan UMKM, hingga pembangunan di tingkat desa.
Perhatian itu mengemuka dalam Forum Konsolidasi yang digelar di Gedung A Kampus 2 Polinema PSDKU Kediri. Kegiatan tersebut dihadiri presiden mahasiswa dan delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kediri Raya sebagai bagian dari upaya mahasiswa mengkaji berbagai isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Koordinator Daerah Aliansi BEM Kediri Raya, Faiq Taufiqurrohman, mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah perlu dicermati tidak hanya sebagai indikator ekonomi makro, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.
Menurutnya, perubahan kondisi ekonomi nasional dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, biaya produksi pelaku usaha kecil dan menengah, serta biaya hidup kelompok masyarakat yang rentan.
“Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, biaya produksi usaha kecil bertambah, dan biaya hidup semakin berat, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, stabilitas ekonomi perlu terus dijaga agar masyarakat tetap memiliki daya tahan menghadapi berbagai dinamika ekonomi,” kata Faiq.
Selain membahas kondisi ekonomi nasional, forum juga menyoroti implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah dijalankan di berbagai daerah. Aliansi BEM Kediri Raya menilai program tersebut memiliki tujuan positif untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat ekonomi desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dukungan tersebut tidak menghilangkan pentingnya ruang evaluasi dan masukan konstruktif terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam implementasinya,” ujarnya.
Faiq menambahkan, pelaksanaan program perlu disertai penguatan partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan anggaran, serta penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.
“Penguatan ekonomi desa merupakan agenda penting. Namun pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi riil masyarakat di lapangan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan,” terangnya.
Dalam forum tersebut, peserta juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi desa untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Selain itu, mereka mendorong sinergi antara program pemerintah dan potensi ekonomi yang telah berkembang di masyarakat.
Aliansi BEM Kediri Raya menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kajian akademik, pengumpulan data lapangan, serta penyampaian masukan konstruktif terhadap berbagai kebijakan publik.
“Kami memandang mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk ikut memberikan masukan dan pengawasan terhadap kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Harapannya, setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” tutur Faiq.
Melalui forum tersebut, Aliansi BEM Kediri Raya juga mengajak kalangan akademisi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik guna mendukung pembangunan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pandangan yang kami sampaikan merupakan bentuk partisipasi mahasiswa dalam kehidupan demokrasi. Kami berharap setiap kebijakan pembangunan dapat terus disempurnakan agar mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya. [van.nov.kt]
