Kota Pasuruan, Bhirawa
Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur birokrasinya. Menarik, Rudiyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda digeser ke kursi Staf Ahli Wali Kota Bidang Sosial dan Budaya.
Sebanyak 139 pejabat resmi dimutasi dan dirotasi untuk mengisi posisi baru, mulai dari level pimpinan tinggi pratama hingga jabatan di tingkat kelurahan.
Langkah itu diambil sebagai upaya akselerasi reformasi birokrasi dan peningkatan responsivitas terhadap persoalan sosial masyarakat.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Wali Kota Pasuruan, H Adi Wibowo, di Gedung Kesenian Darmoyudo, Kamis (30/4).
Perombakan ini menandai langkah strategis pasangan kepemimpinan Adi Wibowo dan HM Nawawi dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik di sisa masa jabatan mereka.
Dari ratusan pejabat yang dilantik, perhatian publik tertuju pada pergeseran jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pasuruan.
Rudiyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda atau posisi tertinggi bagi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah, kini dipercaya mengemban amanah baru sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Sosial dan Budaya.
Selain posisi Sekda, terdapat lima pejabat tinggi pratama (eselon II) lainnya yang juga bergeser posisi:
Sahari Putro menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB).
Yudi Andi Prasetya mengisi kursi Kepala Dinas Sosial. Kokoh Arie Hidayat menempati posisi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Lucky Danardono bergeser menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Siti Rochana mengisi posisi yang ditinggalkan Lucky sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Tak hanya di lingkungan dinas, sektor badan usaha milik daerah juga mengalami penyegaran dengan dilantiknya Yudi Wibowo sebagai Direktur PDAM Tirta Umbulan Kota Pasuruan.
Wali Kota Pasuruan, yang akrab disapa Mas Adi, menegaskan mutasi tersebut bukan sekadar rutinitas administratif.
Menurutnya, birokrasi saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Yaitylu, mulai dari dinamika regulasi, penyesuaian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), hingga tuntutan masyarakat yang kian vokal.
Mas Adi secara khusus menyoroti fenomena citizen journalism atau jurnalisme warga. Di era digital, setiap keluhan terkait layanan pemerintah dapat tersebar luas dengan cepat di media sosial sebelum sempat ditangani secara formal.
“Masyarakat kini aktif bersuara. Begitu ada masalah layanan, langsung disuarakan. Ini yang harus direspons cepat, terutama oleh jajaran di tingkat terbawah. Komunikasi dengan warga harus dibangun untuk memetakan persoalan dasar,” ujar Mas Adi.
Oleh karena itu, ia menuntut para pejabat yang baru dilantik untuk memiliki tiga kualitas utama. Yairu harus responsif, adaptif dan inovatif.
“Adapun untukpengisian kekosongan jabatan di level kelurahan dalam mutasi kali ini diharapkan mampu memperkuat garda terdepan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan warga,” jelas Mas Adi.
Secara khusus, Mas Adi menitipkan pesan kepada Direktur PDAM Tirta Umbulan yang baru. Ia menyadari bahwa kualitas layanan air bersih merupakan salah satu indikator utama kepuasan publik di Kota Pasuruan.
Mengakhiri arahannya, Mas Adi juga mengingatkan bahwa setiap jabatan membawa konsekuensi moral yang besar.
Ia meminta seluruh pejabat menjiwai amanah tersebut karena tanggung jawab yang diemban tidak hanya bersifat kedinasan kepada negara, tetapi juga pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Peningkatan kinerja sangat ditunggu masyarakat. Gunakan pembaruan teknologi untuk menunjang teknis maupun administrasi. Kepuasan pelanggan adalah di atas segalanya, namun tetap tanpa mengesampingkan kesejahteraan pegawai,” kata Mas Adi. [hil.gat]
