Surabaya, Bhirawa
Di tengah pembahasan serius soal krisis BBM dan keluhan sopir logistik, sebuah momen spontan justru mencuri perhatian dalam audiensi di DPRD Jawa Timur.
Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Ainur Rofiq, mengungkap bahwa pihaknya juga merasakan langsung sulitnya kondisi di lapangan. Ia bahkan mencontohkan pengalaman pribadi saat melakukan perjalanan antar daerah.
“Permasalahan selama ini di lapangan, kami juga mengalami sendiri. Kami di Kaltim ke Kalsel menggunakan Panther, itu juga sulit,” ujarnya dalam audiensi bersama perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur di ruang Banmus DPRD Jatim, Sabtu (25/4/2026).
Pernyataan itu langsung disambut celetukan spontan dari Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim.
“Loh, memang beli BBM subsidi?” tanya Halim, yang sontak memancing perhatian peserta forum.
Mendengar hal itu, Ainur Rofiq segera memberikan klarifikasi. “Ndak pak, itu mobil pribadi,” jawabnya singkat.
Momen singkat tersebut menjadi selingan di tengah jalannya audiensi yang berlangsung dinamis dan sarat sorotan. Pertemuan itu mempertemukan DPRD Jawa Timur dengan perwakilan sopir logistik yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan krusial di sektor transportasi dan energi dibedah, mulai dari polemik penggunaan QR Code untuk BBM subsidi hingga dugaan praktik mafia solar di lapangan.
Dipimpin langsung oleh Abdul Halim, audiensi itu menjadi wadah bagi para sopir untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya penghapusan sistem QR Code BBM subsidi, jaminan ketersediaan solar di jalur logistik, penghentian kriminalisasi sopir, penurunan tarif tol, hingga pemberantasan pungutan liar di SPBU.
Pada kesempatan sama, Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur, Supri, menegaskan sistem barcode justru menjadi penghambat utama para sopir untuk bekerja.
“Kalau barcode diblokir tiba-tiba, kami tidak bisa jalan. Kami ini punya uang untuk beli BBM, tapi sistem membuat kami tidak bisa mengaksesnya,” tegasnya.
Ia menyebut, masalah ini terjadi secara nasional—dari Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga NTT—dan menjadi alasan utama rencana aksi besar-besaran.
Keluhan serupa datang dari sopir lain. Santo mengaku tak bisa mengisi solar karena QR Code miliknya terblokir dan harus menunggu hingga 1×24 jam untuk proses pembukaan. Sementara Fikri mengungkap adanya ketidaksesuaian data, di mana barcode solar justru terdaftar sebagai pertalite.
Selain sistem QR, distribusi BBM jenis solar di jalur logistik juga menjadi masalah serius. Banyak sopir kesulitan menemukan SPBU yang menyediakan solar, terutama untuk rute panjang seperti Jawa–Kalimantan.
Kondisi ini memaksa sopir menggunakan tangki ganda (double tank) demi bertahan di perjalanan. Namun, praktik tersebut justru berujung pada tuduhan penimbunan BBM. [geh]
