DPRD Jatim, Bhirawa
Gelombang protes sopir logistik di Jawa Timur kian memanas. Ancaman aksi demonstrasi besar pada 29–30 April 2026 mencuat setelah berbagai persoalan di lapangan tak kunjung terselesaikan, terutama terkait QR Code BBM subsidi yang dinilai menghambat operasional.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, turun langsung menerima audiensi perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur di ruang Banmus DPRD Jatim, Sabtu (25/4/2026). Ia didampingi Plt Kepala Dinas ESDM Jatim, Aftabuddin Rijaluzzaman.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan krusial dibongkar: mulai dari polemik QR Code BBM subsidi, kelangkaan solar di jalur logistik, praktik tangki ganda, dugaan kriminalisasi sopir, hingga tingginya tarif tol dan isu mafia BBM subsidi.
Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur, Supri, menegaskan sistem barcode justru menjadi penghambat utama para sopir untuk bekerja.
“Kalau barcode diblokir tiba-tiba, kami tidak bisa jalan. Kami ini punya uang untuk beli BBM, tapi sistem membuat kami tidak bisa mengaksesnya,” tegasnya.
Ia menyebut, masalah ini terjadi secara nasional—dari Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga NTT—dan menjadi alasan utama rencana aksi besar-besaran.
Keluhan serupa datang dari sopir lain. Santo mengaku tak bisa mengisi solar karena QR Code miliknya terblokir dan harus menunggu hingga 1×24 jam untuk proses pembukaan. Sementara Fikri mengungkap adanya ketidaksesuaian data, di mana barcode solar justru terdaftar sebagai pertalite.
Selain sistem QR, distribusi BBM jenis solar di jalur logistik juga menjadi masalah serius. Banyak sopir kesulitan menemukan SPBU yang menyediakan solar, terutama untuk rute panjang seperti Jawa–Kalimantan.
Kondisi ini memaksa sopir menggunakan tangki ganda (double tank) demi bertahan di perjalanan. Namun, praktik tersebut justru berujung pada tuduhan penimbunan BBM.
“Ini dilematis. Mereka melanggar aturan, tapi karena kebutuhan operasional mendesak,” ujar Abdul Halim.
DPRD Jatim Siap Koordinasi Lintas Sektor
Menanggapi situasi yang semakin panas, Abdul Halim menegaskan DPRD Jatim akan segera melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan PT Pertamina (Persero), pemerintah daerah lain, serta aparat penegak hukum.
“Keluhan barcode yang error akan kami koordinasikan dengan Pertamina. Kami juga ingin ada solusi sebelum aksi besar itu terjadi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kejanggalan sistem, terutama terkait penggunaan satu QR Code untuk lebih dari satu kendaraan, yang dinilai harus segera dibenahi.
Perwakilan Pertamina wilayah Surabaya, Jalu, menjelaskan bahwa sistem QR Code diterapkan untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
Namun, ia mengakui masih ada persoalan data di lapangan. “Ada sekitar 58 konsumen yang perlu perbaikan data. Kami juga sudah menyiapkan 87 SPBU di Jawa Timur untuk layanan pendaftaran dan verifikasi,” ujarnya.
Ancaman Lumpuhnya Distribusi
Tak hanya soal BBM, para sopir juga menyoroti tingginya tarif tol, dugaan pungli di SPBU, serta praktik mafia BBM subsidi yang dinilai merugikan mereka.
Jika tak segera ada solusi konkret, aksi demonstrasi yang direncanakan berpotensi meluas dan mengganggu distribusi logistik, tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga ke wilayah Indonesia Timur yang sangat bergantung pada pasokan dari Jatim.
“Kalau kami tidak dapat BBM, kami tidak bisa jalan. Kalau tidak jalan, distribusi berhenti,” tegas salah satu sopir. [geh]
