Bojonegoro, Bhirawa
Bakorwil II Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat se-Wilayah Kerja Bakorwil II Bojonegoro Tahun 2026 di ruang rapat mliwis putih, pada Selasa (14/4).
Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan II Bojonegoro, Tri Wahyu Liswati, melalui Kepala Bidang Kemasyarakatan Irfan Ihsanpuro,menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan bantuan sosial, melainkan harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia menilai kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan sumber daya ekonomi.
” Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak,” jelasnya.
Dalam forum tersebut disampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada 2025 berada di angka 9,5 persen dan menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti kesenjangan antarwilayah, terbatasnya akses pasar bagi pelaku usaha kecil, serta belum optimalnya kemitraan antara UMKM dan dunia industri.
” Wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro yang meliputi delapan kabupaten/kota disebut memiliki karakteristik kemiskinan yang beragam. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor informal dan usaha kecil dengan keterbatasan modal, kapasitas produksi, serta akses pemasaran yang berdampak pada rendahnya daya saing produk lokal,” jelasnya.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menekankan tiga strategi utama, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui visi Nawa Bhakti Satya, khususnya pilar Jatim Sejahtera, terus menjalankan berbagai program seperti PKH Plus, Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Namun demikian, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan kemandirian agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
Dalam evaluasi pelaksanaan program, Bakorwil II Bojonegoro mengidentifikasi sejumlah kendala, antara lain belum optimalnya data potensi usaha masyarakat miskin, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta terbatasnya akses pemasaran produk UMKM.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah mendorong penguatan pola kemitraan antara pelaku usaha kecil dan dunia usaha melalui skema intiplasma, subkontrak, keagenan, hingga kerja sama operasional agrobisnis. Skema tersebut diharapkan mampu membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. [bas.gat]
