Kota Mojokerto, Bhirawa
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan pentingnya penentuan prioritas anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar Pemerintah Kota Mojokerto di Balai Kota Mojokerto, Kamis (12/3).
Wali kota yang akrab disapa Ning Ita itu menyatakan, keterbatasan fiskal daerah menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Meski demikian, ia memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Penurunan dana transfer pusat menuntut kita lebih selektif menentukan prioritas program. Fokus utama tetap pada layanan dasar bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah akan tetap memprioritaskan urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta ketenteraman dan ketertiban umum.
Dalam proses perencanaan pembangunan tersebut, Pemkot Mojokerto juga menekankan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Sebanyak 284 usulan telah dihimpun melalui Musrenbang yang dilaksanakan di 18 kelurahan dan tiga kecamatan.
Selain itu, terdapat 773 usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Seluruh usulan tersebut selanjutnya akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Seluruh usulan akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah agar program 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Ning Ita.
Adapun tema pembangunan Kota Mojokerto tahun 2027 adalah peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya melalui penguatan daya saing sektor unggulan daerah. Untuk mewujudkannya, pemerintah kota menetapkan sembilan prioritas pembangunan yang disusun berdasarkan kajian teknokratis dan pembahasan bersama DPRD.
Musrenbang RKPD 2027 juga dihadiri perwakilan instansi vertikal, akademisi, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi wanita, perusahaan, serta pelaku usaha.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak.
“Pembangunan Kota Mojokerto tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya. [oky.dre]
