Pasuruan, Bhirawa
Pemerintah daerah diingatkan untuk memperkuat komitmen dalam menghapus segala bentuk praktik diskriminasi dalam pelayanan publik.
Pemenuhan hak-hak dasar warga, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan guna memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Pasuruan, H Adi Wibowo saat menghadiri agenda penguatan kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat Kota Pasuruan, Rabu (4/3) sore.
Menurut Mas Adi sapaan akrabnya, kebijakan publik yang digulirkan pemerintah daerah memikul tanggung jawab moral dan konstitusional yang besar.
Ia menekankan kehadiran negara harus dirasakan oleh seluruh warga tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun kelompok tertentu.
“Hak dasar ini mesti bisa sama-sama kita penuhi. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar berkaitan dengan hak dasar pendidikan, kesehatan, serta memastikan kebijakan yang lahir benar-benar tanpa diskriminasi,” tegas Mas Adi.
Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini menjelaskan
manifestasi dari nilai-nilai HAM di tingkat lokal dapat dilihat dari sejauh mana ruang publik di kelola secara terbuka.
Saat ini Kota Pasuruan, sedang berupaya bertransformasi menjadi kota yang inklusif. Yakni, sebuah ruang di mana setiap warga memiliki hak akses yang setara terhadap fasilitas dan layanan pemerintah tanpa adanya perbedaan perlakuan.
Dalam pandangannya, pembangunan fisik yang masif tidak akan bermakna jika di dalamnya masih terdapat praktik eksklusi atau pengabaian terhadap kelompok tertentu.
“Pembangunan tanpa diskriminasi adalah semangat kita bersama. Semua harus diberikan ruang yang sama, baik di ruang publik maupun ruang-ruang pelayanan lainnya,” kata Mas Adi.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Toar Mangarinap menyatakan kolaborasi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam membumikan nilai-nilai HAM hingga ke tingkat akar rumput.
Ia menilai, tantangan terbesar saat ini bukan lagi sekadar pada tataran regulasi, melainkan pada implementasi di lapangan agar manfaat kebijakan benar-benar sampai ke masyarakat terbawah.
Adapun fokus utama kerja sama ini adalah menjamin hak-hak yang melekat pada manusia dapat terpenuhi secara maksimal.
“Dan intinya adalah bagaimana hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan itu bisa dipenuhi secara maksimal bagi masyarakat. Fokus utamanya adalah memastikan hak-hak tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata,” kata Toar Mangarinap. [hil.dre]
