Dengan hormat,
Melalui surat ini, saya ingin menyampaikan keprihatinan mendalam dan unek-unek saya terkait maraknya kembali berita operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah di negeri ini.
Belum reda kekecewaan publik akibat kasus korupsi sebelumnya, kita kembali disajikan tontonan memilukan tentang seorang pemimpin daerah yang seharusnya menjadi teladan integritas, justru terjerat dalam praktik suap atau gratifikasi. Ironisnya, hal ini sering terjadi tak lama setelah yang bersangkutan dilantik atau bahkan di tengah masa jabatannya yang penuh janji-janji manis reformasi birokrasi.
Fenomena ini seakan menjadi siklus tanpa akhir yang menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan proses demokrasi itu sendiri. Kami, sebagai warga negara yang taat membayar pajak, merasa dikhianati. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan masyarakat, lenyap begitu saja ke kantong pribadi oknum pejabat.
Saya mengapresiasi kerja keras aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, yang terus berupaya memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Namun, pertanyaan mendasar muncul: Apa yang salah dengan sistem pengawasan internal kita? Mengapa integritas masih menjadi barang langka di level kepemimpinan daerah?
Surat pembaca ini saya tulis sebagai bentuk desakan moral agar pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan partai politik terkait tidak hanya berhenti pada penindakan hukum, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan pengawasan kepala daerah. Sanksi sosial dan politik yang tegas, termasuk pemiskinan koruptor dan larangan seumur hidup menjabat posisi publik, harus dipertimbangkan untuk memberikan efek jera yang maksimal.
Sudah saatnya kita menuntut para pemimpin yang benar-benar berintegritas, bukan sekadar pandai beretorika.
Terima kasih atas ruang yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan aspirasi ini.
Hormat saya,
Zainudin
Warga Sukodono Sidoarjo