Pemkot Pasuruan, Bhirawa
Pemkot Pasuruan terus menjamin warganya untuk benar-benar berkehidupan yang layak. Yakni, sebuah program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi bukan penerima upah atau pekerja rentan.
Program tersebut berkerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) dan sudah di Lounching di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Pasuruan. Program bagi para pekerja non formal ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Data per April 2025, tercatat program itu mengcover sebanyak 9.038 orang.
Wakil Wali Kota Pasuruan, M Nawawi menyatakan pemerintah bertekad untuk mengcover jaminan sosial masyarakat, sejak lahir hingga meninggal. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen dari negara dalam melindungi segenap warganya, khususnya masyarakat Kota Pasuruan.
Program jaminan sosial bagi para pekerja rentan itu, meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
“Kita sangat bersyukur, karena program ini bisa terwujud. Ini khusus bagi bukan penerima upah atau pekerja rentan,” ujar M Nawawi, Kamis (22/5).
Menurutnya, ia ingin masyarakat luas mengetahui akan eksistensi program tersebut yang tujuannya agar perlindungan keselamatan kerja bagi para pekerja informal dapat dirasakan betul manfaatnya.
“Kita tahu bahwa sebenarnya pemerintah daerah sudah mendesain. Tapi, yang tak kalah harus dicermati adalah bagaimana agar masyarakat tahu bagaimana memanfaatkan. Untuk itu kuncinya adalah sosialisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kanwil Jawa Timur BPJSTK, Dhyah Swasti Kusumawardani mengapresiasi komitmen Pimpinan Daerah Kota Pasuruan yang memperhatikan jaminan sosial.
Khususnya keselamatan kerja para pekerja informal yang terkadang nasibnya tidak terperhatikan. Ia sangat menyambut dengan tangan terbuka dan antusiasme yang tinggi dalam menjadi mitra Pemkot Pasuruan dalam menyalurkan jaminan sosial.
“Saya bangga pimpinan daerah di Kota Pasuruan benar-benar melindungi warganya. Makanya, kami siap mensuport penuh melalui program yang kami miliki,” papar Dhyah Swasti Kusumawardani. [hil.kt]