DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jatim mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membangun Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program yang juga menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo, menyebut rencana pembangunan 40 Sekolah Rakyat di Jawa Timur sebagai langkah yang sangat positif.
“Jawa Timur rencananya akan membangun 40 lembaga pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, dan ini sangat bagus. Karena memang ditujukan untuk warga miskin dan miskin ekstrem,” ujar Rasiyo dari Fraksi Demokrat, Senin (10/3).
Dia berharap keberadaan Sekolah Rakyat benar-benar dapat menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu agar mendapatkan akses pendidikan yang layak dan membuka peluang ekonomi yang lebih baik di masa depan.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya, Cahyo Haryo Prakoso, menilai meskipun belum ada pembahasan rinci mengenai program ini, tujuannya patut diapresiasi.
“Program ini sangat baik. Ini memberikan kesempatan bagi anak-anak di Jawa Timur, khususnya yang memiliki keterbatasan ekonomi, untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, murah bahkan gratis,” kata Cahyo, yang juga politikus Partai Gerindra.
Namun, Cahyo menyoroti pentingnya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan daerah. Ia menilai, Sekolah Rakyat sebaiknya tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan industri dan ekonomi lokal.
“Sekolah ini harus mencetak generasi yang cocok dengan kebutuhan perkembangan industri atau ekonomi di wilayah masing-masing. Dengan begitu, mereka bisa langsung terserap di dunia kerja,” jelasnya.
Menurut informasi yang beredar, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah mengajukan 40 lokasi untuk Sekolah Rakyat. Rinciannya, 38 sekolah akan dibangun di setiap kabupaten/kota, sedangkan dua sekolah lainnya akan menggunakan lahan milik Pemprov Jatim.
Dukungan juga datang dari Wara Sundari Renny Pramana, anggota Komisi E DPRD Jatim dari PDI Perjuangan. Ia menilai program ini merupakan langkah yang baik, tetapi menekankan bahwa implementasi dan manajemen harus dilakukan secara rinci dan matang.
“Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah sekolah yang berdiri, tetapi juga bagaimana implementasinya berjalan. Sarana dan prasarana harus disiapkan sebaik mungkin agar anak-anak yang belajar tidak dirugikan,” ujarnya.
Wara mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menjadikan Sekolah Rakyat sebagai proyek simbolik, tetapi benar-benar memastikan sekolah ini mampu memberikan pendidikan berkualitas dengan fasilitas yang setara dengan sekolah lainnya.
“Implementasi program ini harus dicermati, dipersiapkan, dan di-manage dengan baik. Jika dilakukan dengan benar, Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi nyata untuk pengentasan kemiskinan melalui pendidikan gratis,” tegasnya. [geh.gat]