Oleh :
Siti Aminah
Direktur CSWS-FISIP, Universitas Airlangga
Korupsi telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Tidak ada negara yang kebal terhadap korupsi. Penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga, membuat kebijakan publik kurang efektif dan adil, serta menyedot uang pembayar pajak. Korupsi telah terbukti menggerogoti kemampuan pemerintah untuk membantu menumbuhkan ekonomi dengan cara yang menguntungkan semua warga negara.
Praktik-praktik korupsi oleh pejabat publik memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi dukungan terhadap demokrasi, yang tercermin dalam berbagai bentuk, seperti kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan antarindividu, kemauan untuk berpartisipasi sebagai sukarelawan dalam mendukung lembaga pemilu, serta dalam tindakan memberikan suara akan berkurang. Upaya untuk mengatasi korupsi harus berlandaskan pada komitmen politik. Maksudnya, pemerintah perlu membangun institusi yang kuat dan transparan untuk mengubah situasi yang ada. Namun, komitmen politik dari pemerintah dan negara saja tidak cukup untuk menekan praktik korupsi yang sudah menembus semua bidang. Singkatnya, ada dampak signifikan korupsi di berbagai negara antara lain di bidang ekonomi dan sistem demokrasi.
Perang Melawan Korupsi Dan Peran Negara
Dalam masyarakat demokratis, hukuman dijatuhkan setelah proses yang seringkali panjang dan mahal belum memberi dampak signifikan terhadap pelaku korupsi. Atasan langsung pejabat yang korup mungkin enggan menanggung sebagian besar biaya prosedural (dalam bentuk waktu yang hilang, persahabatan yang rusak, kerugian material, dll.). Mereka mungkin lebih suka menutup mata terhadap tindakan korupsi. Secara umum dipercaya bahwa banyak tindakan korupsi dipicu oleh adanya peraturan.
Sampai saat ini, beberapa negara yang dianggap paling tidak korup (Swedia, Denmark, Kanada, dll.) karena negara memiliki beban pajak tertinggi. Di sisi lain, beberapa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi seperti Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Tiongkok, dan Venezuela, justru memiliki beban pajak yang rendah.
Di negara-negara ini, peraturan kuasi-fiskal, yang berfungsi sebagai pengganti pajak dan pengeluaran masih mendominasi. Untuk mengatasi masalah korupsi, negara-negara tersebut perlu menghapus peraturan kuasi-fiskal ini dan jika diperlukan, menggantinya dengan kebijakan perpajakan dan pengeluaran yang lebih baik. Namun, mengingat peraturan kuasi-fiskal yang sudah mengakar, akan sulit bagi mereka untuk meningkatkan pajak secara signifikan.
Hal ini mengarah pada simpulan hipotetik bahwa upaya melawan korupsi dan reformasi pemerintahan adalah dua hal yang saling terkait. Sebagai perbandingan, Singapura, yang memiliki indeks korupsi yang baik dan telah berhasil mengurangi korupsi selama bertahun-tahun, menawarkan gaji yang tinggi bagi pegawai negerinya.
Diketahui bahwa para menteri di sana menerima gaji tertinggi di dunia. Misal, pegawai negeri di Singapura relatif sedikit dan memiliki status yang tinggi. Di negara-negara di mana gaji sektor publik lebih rendah dibandingkan dengan sektor swasta, hal ini sering kali disebabkan oleh kebijakan publik yang meningkatkan jumlah pegawai pemerintah.
Korupsi dan Dampaknya pada Demokrasi
Ketika korupsi merajalela, terutama ketika hal ini mencemari tindakan para pembuat kebijakan dalam konteks ekonomi yang demokratis dan berorientasi pasar, dukungan terhadap pengaturan ekonomi dan politik tersebut menjadi semakin sulit untuk diperoleh.
Kekecewaan yang meluas di kalangan masyarakat di beberapa negara yang sedang bertransisi, serta di negara-negara berkembang dengan ekonomi pasar dan proses demokrasi, sangat dipengaruhi oleh korupsi yang meluas, yang sering kali secara keliru dihubungkan dengan ekonomi pasar dan proses demokrasi. Korupsi juga berperan dalam melemahkan dukungan terhadap demokrasi, yang terlihat dari berbagai cara masyarakat mengekspresikannya, termasuk kepercayaan terhadap lembaga pemerintah dan satu sama lain, serta kesediaan untuk terlibat sebagai sukarelawan dalam mendukung lembaga pemilu dan memberikan suara.
Dengan demikian, penanganan masalah korupsi saat ini menjadi sangat mendesak. Ketika korupsi merajalela di semua lembaga pemerintahan dan perusahaan milik negara, hal ini berdampak pada keputusan para pembuat kebijakan ekonomi yang demokratis dan berbasis pasar. Akibatnya, mendapatkan dukungan untuk pengaturan ekonomi dan politik menjadi semakin sulit. Kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat di berbagai negara berkembang dengan ekonomi pasar dan proses demokrasi sangat dipengaruhi oleh tingginya tingkat korupsi, yang sering kali disalahartikan sebagai bagian dari ekonomi pasar dan proses demokrasi.
Korupsi dan Struktur Birokrasi Ideal
Korupsi mengganggu berjalannya demokrasi dan pembangunan. Hal yang ironis bila birokrasi sebagai implementator kebijakan pembangunan justru terjebak dalam praktik korupsi. Dalam kerangka birokrasi ideal yang digambarkan oleh Max Weber, posisi dan peran pejabat publik (agen negara) adalah pelaksana setia mandat dan instruksi yang diterimanya juga berasal dari negara (prinsipal). Karenanya, pejabat publik hanya sebagai penghubung atau saluran langsung dan sah bagi hubungan antara negara dan warga negara. Ia tidak akan mendistorsi hubungan negara-warga negara.
Dalam dunia ideal Weberian ini, tidak akan terjadi masalah antara prinsipal-agen. Namun, di dunia nyata, birokrasi Weberian jarang terjadi, sebagian karena tindakan dan kebijakan negara tidak selalu transparan dan sebagian karena karakteristik birokrasi itu sendiri. Pejabat publik dalam birokrasi bukan untuk mengejar kepentingan publik, tetapi mereka lebih berfokus untuk mencari keuntungan dari posisinya sebagai pejabat publik.
Kemudahan untuk melakukan korupsi dimungkinkan karena negara secara de facto terpecah menjadi beberapa pusat kekuasaan (kementerian, perusahaan publik, lembaga independen, pemerintah sub-nasional/lolak) yang masing-masing mengejar kepentingan yang agak berbeda. Terkadang kebijakan pusat-pusat kekuasaan ini tidak konsisten satu sama lain dan instruksi yang berasal dari pusat-pusat publik ini kemungkinan bertentangan. Perlu dicatat bahwa banyak pemimpin otoriter atau yang berpotensi menjadi otoriter memanfaatkan perang melawan korupsi sebagai alasan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Selain itu, ada juga yang mengaitkan demokrasi dengan kurangnya disiplin. (eurobarometer surveys, 2023).
Penutup
Perang melawan korupsi tidak terpisah dan tidak bergantung pada reformasi negara. Yang penting adalah perlunya mempertimbangkan interaksi strategis antara agen korup itu sendiri, selain interaksi antara pelaku dan agen, dalam merancang kebijakan antikorupsi yang efektif. Beberapa langkah untuk mengurangi korupsi pada saat yang sama merupakan langkah yang mengubah karakter negara. Berusaha untuk mencapai nol korupsi akan memerlukan sumberdaya yang sangat besar.
Upaya melawan korupsi tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan untuk mereformasi peran negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peran tertentu dari negara hampir pasti menciptakan kondisi yang cenderung mendukung terjadinya korupsi. Setiap upaya serius untuk memerangi korupsi harus mencakup tindakan pada hal: pertama, mengutkan komitmen yang tulus dari para pemimpin untuk melawan korupsi, di mana mereka harus menunjukkan sikap tanpa toleransi terhadap praktik tersebut. Kedua, memberikan insentif untuk perilaku yang jujur, menerapkan kontrol, dan hukuman yang efektif. Bukan denganmeningkatkan gaji pegawai sektor publik karena seberapa besar gaji yang diberikan negara kepada para pejabat publik tak mampu mengubah perilaku mereka untuk tidak korupsi. Mungkin menerpakan kebijakan denda dan membuat kantor antikorupsi pada semua jenjeng struktur administrasi pemerintahan.
————– *** —————-