Sidoarjo, Bhirawa. – Hasil dari evaluasi Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap 318 desa dalam tahun 2025, terkait tata kelola keuangan desa yang diterapkan, diantaranya 25 desa dengan hasil sangat memadai dan 40 desa belum memadai.
Hasil lainnya adalah 71 desa memadai, 94 desa cukup memadai, dan 88 desa kurang memadai.
Atas hasil penilaian Inspektorat Sidoarjo untuk tata kelola keuangan desa di tahun 2025 itu, Pemkab Sidoarjo menyerahkan penghargaan kepada 10 desa yang dengan hasil terbaik. Penghargaan diserahkan oleh Plt Sekda Sidoarjo, Ainur Rahman, Rabu (18/11) kemarin, di pendopo delta wibawa Sidoarjo.
Diantaranya, Desa Kwangsan Kecamatan Sedati, Desa Sidomojo Kecamatan Krian, Desa Bligo Kecamatan Candi, Desa Sumokali Kecamatan Candi, Desa Modong Kecamatan Tulangan, Desa Kebon Anom Kecamatan Gedangan, Desa Sukodono Kecamatan Sukodono, Desa Cemandi Kecamatan Sedati, Desa Durungbanjar Kecamatan Candi dan Desa Gelam Kecamatan Candi.
Ainur Rahman memberikan pesan kepada 318 Kades yang hadir dalam acara itu, agar Pemdes memanfaatkan dana desa sesuai aturan.
“Dana desa harus bisa dipertanggung jawabkan dan harus bermanfaat bagi pembangunan desa,” kata Ainur, dalam acara itu.
Ainur juga ingatkan, dana desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2026 ini mengalami penurunan dari Pemerintah Pusat, karena transfer keuangan daerah turun sebesar 20.12% dari APBD Sidoarjo 4.96 triliun. Sehingga penggunaan dana desa dinggatkan harus yang paling prioritas bagi desa. Diantaranya menumbuhkan ekonomi desa dan untuk sarana prasarana desa.
“Contohlah desa Kwangsan, saat ini sedang dalam penilaian oleh Pusat sebagai percontohan desa anti korupsi nasional,” ujarnya.
Ainur juga mengatakan pada tahun 2027 nanti dana BKK atau bantuan keuangan khusus bagi desa akan dinaikkann menjadi Rp600 juta per desa. Tahun 2026 sebesar Rp200 juta perdesa. Tentunya diharapkan agar benar- banar dimanfaatkan untuk pembangunan desa agar maju dan berkembang.
Hadir dalam acara itu, semua kepala OPD di Pemkab Sidoarjo, 18 Camat, perwakilan BPKP Jatim dan Jaksa Fungsional bidang Intelejen dari Kejari Sidoarjo.
Kepala Inspektorat Sidoarjo, Andjar Surjadiyanto, dalam acara itu mengatakan dalam mengevaluasi tata kelola keuangan desa di Kabupaten Sidoarjo, pihaknya menerapkan 5 indikator. Diantaranya, aspek tata kelola keuangan desa, aspek kesesuain SILPA, aspek kelengkapan dokumen pekerjaan fisik dan aspek pengelolaan aset dan BUMDES. (kus.hel)


