Pemkot Surabaya, Bhirawa. – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih dua penghargaan sekaligus dalam pengendalian inflasi tingkat Jawa Timur. Capaian tersebut meliputi TPID Terbaik dan Kerja Sama Antardaerah Teraktif.
Penghargaan ini sekaligus menegaskan komitmen Surabaya dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketersediaan pasokan bahan pokok melalui kolaborasi lintas daerah.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang diwakili Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma.
Penyerahan berlangsung seusai High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur 2026 di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, menjelaskan bahwa penghargaan TPID Terbaik diberikan berdasarkan evaluasi terhadap berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah.
Penilaiannya mengacu pada empat aspek utama atau 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Penilaian tersebut menggabungkan hasil pengisian data upaya pengendalian inflasi melalui Dashboard TPID Jawa Timur dengan hasil penilaian TPID tingkat nasional. Masing-masing memiliki proporsi sebesar 20 persen dan 80 persen.
Sementara itu, penghargaan kerja sama antardaerah diberikan atas realisasi kolaborasi Pemkot Surabaya dengan daerah penghasil melalui skema business-to-business (B2B).
Kerja sama ini melibatkan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Surabaya, PT Surya Kreasi Pangan, dengan pelaku usaha dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di sejumlah daerah.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan hanya dengan menjaga harga di pasar. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi juga menjadi perhatian. Karena itu, kami memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil agar kebutuhan pangan masyarakat Surabaya dapat terpenuhi,” ujar Vykka, Kamis (19/11/2026).
Sepanjang 2025 hingga 2026, Pemkot Surabaya telah merealisasikan kerja sama dengan pelaku usaha di tujuh kabupaten/kota penghasil, yakni Kabupaten Blitar, Bojonegoro, Gresik, Malang, Mojokerto, Nganjuk, dan Sidoarjo.
“Kerja sama ini kami fokuskan pada komoditas yang kerap memengaruhi inflasi, seperti beras, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Melalui kolaborasi dengan daerah penghasil, baik secara business-to-business maupun government-to-business, kami ingin memastikan pasokan bahan pokok ke Surabaya tetap terjaga dan distribusinya lebih lancar,” jelasnya.
Di sisi lain, TPID Surabaya secara rutin memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di lima pasar pantauan, setiap Senin dan Rabu.
Pemantauan ini menjadi dasar untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga sekaligus menentukan langkah intervensi guna menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
“Pemantauan ini penting agar kami bisa segera mengambil langkah jika terjadi kenaikan harga atau ada potensi gangguan pasokan. Dengan begitu, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Surabaya bisa terus terjaga,” kata dia.
Pemkot juga menggelar Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah secara serentak di 31 kecamatan setiap bulan. Selain itu, pasar murah rutin dilaksanakan setiap Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.
Intervensi lainnya dilakukan melalui operasi pasar untuk komoditas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng Minyakita.
Adapun komoditas yang menjadi perhatian utama dalam pengendalian inflasi meliputi beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih, serta aneka cabai.
Komoditas tersebut menjadi fokus pemantauan karena berpengaruh terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari.
“Untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan, kami juga mengoptimalkan enam Kios TPID yang tersebar di pasar. Selain itu, gerakan menanam melalui urban farming terus didorong agar masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, terutama di lingkungan perkotaan,” terangnya.
Vykka menegaskan, Pemkot Surabaya berkomitmen mempertahankan inflasi year-on-year sepanjang 2026 dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Untuk mencapai target tersebut, berbagai langkah teknis akan terus dijalankan secara terukur dan berkelanjutan sesuai peta jalan pengendalian inflasi daerah.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat upaya pengendalian inflasi. Ke depan, kami akan konsisten menjalankan strategi 4K serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai unsur pentahelix, sehingga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya. [dre.hel]


