Gresik, Bhirawa — Penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Gresik kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Gresik, Muhammad Kurdi, menilai penegakan aturan tersebut selama ini belum berjalan tegas dan masif. Bahkan ditengarai masih adanya sikap pembiaran serta dugaan penindakan yang terkesan tebang pilih dalam penanganan kasus peredaran minuman keras.
Kritik tersebut disampaikan Muhammad Kurdi dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Gresik Tahap VII. Ia menegaskan bahwa peraturan daerah tidak boleh hanya menjadi aturan tertulis tanpa implementasi yang nyata di lapangan.
“Selama ini di Gresik, penegakan hukum terkait Perda miras masih kurang tegas dan kurang masif. Terkesan ada pembiaran dan tebang pilih dalam beberapa kasus jual beli dan peredaran miras. Penanganan kasusnya pun belum menimbulkan efek jera yang diharapkan,” tegas Kurdi.
Persoalan peredaran miras membutuhkan keseriusan dari seluruh aparat penegak Perda. Pasalnya, jika pelanggaran tidak ditindak secara konsisten, keberadaan regulasi tersebut lambat laun akan kehilangan daya cegah di tengah masyarakat.
Sebagai landasan hukum, Kabupaten Gresik telah memiliki Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras, yang kemudian diperbarui melalui Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004. Aturan ini secara rinci mengatur berbagai aktivitas terkait miras beserta ancaman sanksinya. Pasal 8 mengatur sanksi bagi pihak yang memproduksi dan mengoplos miras, berupa kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp6 juta.
Pasal 9 melarang pengedaran, penawaran, dan perdagangan miras dengan ancaman kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp6 juta. Sementara Pasal 10 mengatur penimbunan atau penyimpanan miras dengan denda maksimal Rp5 juta. Tidak hanya menyasar produsen dan distributor, Perda ini juga melarang menjamu, membawa, meminum, hingga berada di wilayah Gresik dalam keadaan mabuk, dengan ancaman denda berkisar antara Rp2 juta hingga Rp4 juta, serta kurungan maksimal tiga bulan.
Kurdi mendesak seluruh pemangku kepentingan dan aparat terkait untuk segera membangun kembali koordinasi guna mengevaluasi pola penegakan Perda Miras di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.
“Seluruh pihak terkait harus segera menyatukan kembali tekad dan menyusun strategi untuk membereskan persoalan peredaran miras secara menyeluruh di Kabupaten Gresik,” ujarnya.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan, bukan sekadar tercatat dalam laporan kegiatan penertiban. Ketegasan penegakan Perda bukan hanya diukur dari seberapa sering razia dilakukan, melainkan dari konsistensi penindakan dan keadilan bagi setiap warga. [kim.kt]


