KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah melakukan tiga kali OTT, hanya dalam waktu dua pekan bulan Januari 2026. Bahkan dua kali dalam sehari, di Pati (Jawa Tengah), dan Kota Madiun, Jawa Timur. Rakyat meng-apresiasi KPK yang makin “gemar” melakukan operasi senyap. Tiba-tiba datang menangkap terduga pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor). Namun masyarakat masih menunggu OTT (Operasi Tangkap Tangan) kelas “kakap,” seperti yang sering di-pidato-kan Presiden Prabowo.
OTT di Pati, menyasar Bupati Pati, Sadewo. Tergolong unik, karena Sadewo pernah mengembalikan ke KPK saat masih menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra. Berdasar fakta persidangan, KPK menyita uang sekitar Rp 3 milyar dari anggota Komisi V DPR-RI. Tetapi membantah mengembalikan uang korupsi. Bahkan seluruh fakta Pengadilan yang melibatkan namanya, selalu dibantah. Sekaligus membantah terdakwa yang menyatakan pernah memberi uang Rp 500 juta melalui stafnya.
Sebagai Bupati Pati, pernah didemo (besar) oleh segenap rakyat kabupaten Pati, diawali 10 Agustus 2025. Demo berlangsung berhar-hari, meminta Bupati di-makzul-kan, berkait kenaikan 250% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Saat itu DPRD Pati sepakat akan me-makzul-kan Bupati, dimulai dengan Hak Angket. Dalam perjalanan politik, pe-makzul-an Bupati Pati gagal dicapai kata sepakat dalam Paripurna DPRD pada akhir Oktober 2025. Hanya direkomendasikan untuk memperbaiki kinerja.
Namun kini Bupati Pati terkena OTT KPK, bersama dua Camat, tiga Kepala Desa, dan Calon Perangkat Desa. Diduga Bupati Sudewo pasang tarif untuk perangkat desa. Walau sudah terkena OTT, Sudewo nampak tegar, yakin tidak dihukum. Bisa jadi karena merasa satu parpol dengan Presiden Prabowo. Pengalaman pertama lolos. Yakni dalam kasus menerima fee (suap) untuk pengerjaan pembangunan jalur rel ganda di wilayah Jawa Tengah. Pengalaman kedua, saat sukses meng-gagal-kan upaya pemakzulan DPRD Pati.
Tetapi setiap orang, jika terbukti menerima (dan memberi) suap pejabat, pasti akan dipenjara. Seperti dijanjikan Presiden Prabowo. Terbukti dalam hari yang sama, KPK melakukan OTT pada Walikota Madiun. Diduga Walikota mempermainkan dana CSR (tanggungjawab sosial perusahaan se-kota Madiun). Serta menerima fee proyek pemerintah. Dipastikan, Walikota Madiun tidak akan lolos.
Dalam setiap pidato di hadapan masa rakyat, Presiden selalu menyatakan tekad kuat memberantas korupsi. Menurut Presiden Prabowo, koruptor menjadi penyebab kesulitan guru, dan segenap rakyat. Koruptor juga menjadi penyebab kesengsaraan kalangan perawat, bidan, dokter, dan seluruh tenaga kesehatan. Koruptor menyelewengkan uang negara yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat.
Bahkan Presiden Prabowo Subianto menyebut koruptor dengan sebutan “Maling Uang Rakyat.” Bahkan bertekad mengusir koruptor dari bumi Indonesia. Karena realitanya, masih terdapat koruptor kelas “kakap” yang mencari perlindungan di negara tetangga. Sulit di-ekstradisi. Khusus koruptor kelas “kakap,” pernah dibicarakan dengan Profesor Mahfud MD, berkait Percepatan Reformasi Kepolisian RI.
Ternyata, Presiden Prabowo sudah memiliki data akurat tentang “Maling Uang Rakyat,” khususnyadi sektor Pertambangan. Selama bertahun-tahunkekayaan alam diserap, diserobot. Data akurat Presiden Prabowo, konon, dibeli dari luar negeri. Diberi contoh, ekspor Nikel ke China, ditulis 10 juta ton. Padahal di negara China, ditulis sebanyak 100 juta ton (seribu persen lebih besar).
Presiden Prabowo Subianto, juga sudah memiliki data pengusaha yang memakan uang negara selama 40 tahun, ada yang 25 tahun. Sebagai benteng anti korupsi, KPK perlu menguatkan komitmen pemberantasan korupsi tanpa panang bulu. Serta prioritas korupsi kelas “kakap” sektor pertambangan. Sekaligus melindungi sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat.
——— 000 ———