Pemkot Malang, Bhirawa. – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menegaskan penanganan pascabencana di wilayahnya tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menyadari keterbatasan fiskal serta panjangnya siklus birokrasi penganggaran, Pemkot mulai mengoptimalkan sinergi bersama sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP).
Skema kolaborasi tersebut dirancang sebagai jalur alternatif guna memangkas durasi penanganan dampak bencana di lapangan yang menuntut tindakan cepat dan mendesak.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, Heru Mulyono, mengungkapkan bahwa wewenang BPBD pada fase pascabencana sebatas melakukan pemetaan dan pengkajian kebutuhan. Eksekusi program beserta anggarannya tetap melekat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
“Hasil kajian kebutuhan pascabencana kami teruskan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPBD) untuk memetakan peran masing-masing perangkat daerah. Namun alur birokrasi itu memakan proses yang cukup panjang,” terang Heru, Kamis (8/10/2026.
Kondisi tersebut menuntut adanya terobosan mekanisme penanganan lapangan. Menurut Heru, kemitraan strategis melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Malang menjadi solusi taktis (shortcut) agar pemulihan infrastruktur maupun lingkungan terdampak tidak terhambat administrasi anggaran.
Salah satu proyek penanganan darurat yang tengah disodorkan kepada kalangan dunia usaha yakni perkuatan tebing sungai di Kelurahan Bareng, kawasan yang tercatat kerap dilanda luapan banjir.
“Di Bareng ada tebing sungai yang mendesak diperbaiki. BPBD telah menyiapkan material berupa kawat bronjong, namun pengadaan batu serta ongkos tenaga kerja belum tersedia. Kebutuhan inilah yang kami tawarkan ke dunia usaha agar penanganan bisa langsung berjalan tanpa menunggu alokasi APBD,” paparnya.
Meski menggandeng pihak swasta untuk perbaikan fisik pascabencana, Heru memastikan BPBD Kota Malang tetap menyiagakan alokasi pos anggaran darurat. Dana tersebut difokuskan untuk intervensi tanggap darurat pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, mulai dari logistik makanan siap saji, paket sembako, hingga perlengkapan tidur.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa partisipasi aktif korporasi sangat krusial dalam memperkuat mitigasi bencana perkotaan. Mengingat ancaman hidrometeorologi basah, khususnya banjir genangan dan luapan, masih mendominasi kerawanan di Kota Malang.
“Bencana banjir masih mendominasi kejadian di Kota Malang. Oleh karena itu, langkah mitigasi kami rancang secara komprehensif, tidak hanya fokus pada pekerjaan konstruksi fisik semata, tetapi juga penguatan sosialisasi edukatif serta simulasi kesiapsiagaan masyarakat secara berkelanjutan,” tandas Wahyu. [mut.kt]
