Kabupaten Malang, Bhirawa
Polemik dugaan suap berupa emas yang sempat mencuat untuk mempermudah kerja sama klinik dengan BPJS Kesehatan, akhirnya menemui titik terang. Berdasarkan klarifikasi resmi, tuduhan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan dikategorikan sebagai fitnah atau informasi yang tidak benar.
Meski isu tersebut telah selesai dan tidak terbukti, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menegaskan bahwa perhatian kini harus dialihkan sepenuhnya pada perbaikan kualitas pelayanan publik.
“Isu sudah selesai, namun pekerjaan rumah terbesar kita adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, cepat, dan transparan,” ujar Zulham, Kamis (23/4).
Politisi Fraksi PDIP ini menyoroti sejumlah keluhan yang masih sering diterima dari masyarakat. Di antaranya adalah sistem rujukan berjenjang yang dinilai masih berbelit-belit dan memakan waktu. Selain itu, banyak pasien yang mengeluh karena harus membeli obat sendiri di luar karena dianggap tidak termasuk dalam daftar tanggungan.
Layanan administrasi yang dinilai kurang responsif juga menjadi catatan penting yang perlu diperbaiki.
“Kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun dari bantahan isu negatif, tetapi dari pelayanan nyata. Oleh karena itu, momentum ini harus dijadikan titik balik untuk pembenahan internal,” tegasnya.
Zulham mendorong manajemen BPJS Kesehatan Malang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Perbaikan harus dilakukan mulai dari sistem rujukan, ketersediaan obat, hingga pelayanan administrasi agar lebih fleksibel dan memudahkan masyarakat.
“Energi dan komitmen yang ada tidak boleh hanya berhenti pada klarifikasi, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan yang lebih baik dan merata bagi seluruh peserta,” pungkasnya. [cyn.kt]
