Gresik, Bhirawa
Pengawasan terhadap proyek pembangunan jalan, oleh DPRD Gresik. Dilakukan secara langsung hingga ke wilayah pelosok, tidak hanya mengandalkan laporan administratif. Dilakukan iluntuk memperketat, guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan selesai tepat waktu.
Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan, bahwa pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari kunjungan lapangan rutin. Rapat evaluasi bersama dinas teknis dan kontraktor, hingga pengecekan kualitas material seperti aspal, agregat, dan beton.
“Pengawasan tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi kami pastikan langsung di lapangan. Guna memastikan kondisi yang sebenarnya, serta kualitasnya.”ujarnya.
Sejumlah proyek yang menjadi perhatian, di antaranya pemeliharaan berkala Jalan Bungah-Dukun serta pelebaran Jalan Duduksampeyan-Betoyo Guci di Kabupaten Gresik. Dalam pelaksanaannya, berbagai hambatan masih kerap ditemui di lapangan. Meski kendala terbesar umumnya berasal dari kombinasi beberapa faktor, seperti cuaca ekstrem yang mengganggu pekerjaan.
Juga dikarenakan keterlambatan proses tender atau lelang, keterbatasan ketersediaan material. Hingga persoalan pembebasan lahan di sejumlah titik. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) teknis pengawas juga menjadi tantangan tersendiri.
“Bukan satu faktor tunggal, melainkan gabungan teknis dan administratif. DPRD juga memantau kesesuaian antara progres fisik proyek, dengan serapan anggaran.”ungkapnya.
Sebab, banyak aduan masyarakat karena jalan rusak, perbaikan yang lama dan lambat. Menjadi salah satu instrumen penting, untuk mengontrol pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Untuk total alokasi untuk penyelenggaraan jalan mencapai Rp127,24 miliar, dari jumlah tersebut, sebesar Rp 66,3 miliar. Dialokasikan untuk pemeliharaan rutin, termasuk penanganan jalan berlubang.
Untuk pembangunan dan peningkatan jalan di wilayah pelosok, kebutuhannya masih cukup tinggi. DPRD mengusulkan komposisi ideal yakni 70 persen, untuk pembangunan dan peningkatan jalan, serta 30 persen untuk pemeliharaan.
Langkah antisipasi potensi ketidaksesuaian target, DPRD menyiapkan sejumlah tindakan tegas. Mulai dari evaluasi kinerja pejabat pelaksana, pemanggilan melalui rapat kerja, hingga pembentukan panitia khusus (pansus).
Ditambahkan Mujid Ridwan, bahwa pada proyek bersumber dari APBD, DPRD menargetkan penyelesaian pada Triwulan III tahun 2026. Target tersebut dinilai realistis, selama seluruh tahapan berjalan sesuai dengan perencanaan.
Melalui penguatan fungsi pengawasan DPRD, sebagai bentuk komitmen pengawal penggunaan anggaran publik agar efektif, tepat sasaran, serta berdampak langsung pada pemerataan pembangunan. [kim.gat]
