29 C
Sidoarjo
Sunday, November 22, 2026
spot_img

Antisipasi Kepadatan Libur Nataru, Jalur Penanjakan Bromo Disiapkan Skema Rekayasa Lalu Lintas

Polres Pasuruan, Bhirawa. – Jalur menuju kawasan wisata Penanjakan, Gunung Bromo, di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, disiapkan skema rekayasa lalu lintas. Langkah antisipatif dari Kepolisian Resor (Polres) Pasuruan itu dirancang untuk mengurai potensi penumpukan kendaraan wisatawan menjelang puncak musim libur panjang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Rencana pengaturan arus kendaraan ini disampaikan Kepala Polres Pasuruan, AKBP Irawan Setyono saat menggelar dialog bersama warga di Pura Dhang Kahyangan Kerti Jaya Bhuana, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Sabtu (21/11).

Forum tatap muka yang berlangsung pukul 09.00 hingga 10.30 WIB itu menjadi ruang serap aspirasi bagi tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga pelaku usaha pariwisata di lereng Bromo. Dalam pertemuan ini, persoalan kepadatan arus kendaraan menjadi perhatian serius menjelang tutup tahun.

Perwakilan paguyuban penginapan menyampaikan keluhan terkait kemacetan yang kerap terjadi di sekitar kawasan Penanjakan. Antrean kendaraan biasanya memanjang saat akhir pekan, hari libur nasional, dan mencapai puncaknya ketika gelombang wisatawan memadati Bromo selama periode Nataru.

Merespons masukan pelaku usaha wisata itu, AKBP Irawan memastikan pihaknya akan menerapkan skema rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik simpul kemacetan di kawasan Penanjakan saat terjadi lonjakan kunjungan. Pengaturan khusus tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran mobilitas wisatawan sekaligus memastikan aktivitas harian warga Tosari tidak terhambat.

”Kami akan menyiapkan skema rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik rawan kemacetan di kawasan Penanjakan, khususnya saat terjadi peningkatan kunjungan wisatawan seperti akhir pekan dan libur Nataru. Pengaturan ini disiapkan agar arus kendaraan tetap terkendali dan aktivitas masyarakat maupun wisatawan berjalan lancar,” ujar AKBP Irawan.

Berita Terkait :  Putus Celah Penyalahgunaan Identitas Almarhum, Pemkab Madiun Dorong Tertib Akta Kematian

Selain kepadatan kendaraan saat musim liburan, aksesibilitas menuju kawasan wisata Bromo juga disorot terkait kebijakan penutupan jalur oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ketika terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Masyarakat menilai penutupan akses kerap berdampak luas hingga ke wilayah di luar zona kebakaran, sehingga memengaruhi roda perekonomian dan aktivitas warga setempat.

”Kami akan melakukan koordinasi kembali dengan pihak terkait agar kebijakan yang diterapkan dapat mempertimbangkan kondisi dan kepentingan masyarakat,” kata Irawan.

Guna mendukung keselamatan berlalu lintas di jalur pegunungan yang memiliki kontur menanjak dan berkelok, masyarakat juga mengusulkan diselenggarakannya Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) serta pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) di Kecamatan Tosari.

AKBP Irawan menyatakan, pihaknya akan mengupayakan pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan kecelakaan dan peningkatan kesiapsiagaan warga. Pada kesempatan yang sama, ia menyoroti maraknya pengendara sepeda motor di bawah umur yang rawan memicu kecelakaan lalu lintas di jalur wisata maupun permukiman.

Menanggapi permintaan warga agar kepolisian menggelar sosialisasi di lingkungan sekolah, AKBP Irawan menegaskan, kembali ketentuan bahwa batas usia minimal pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah 17 tahun. Ia meminta para orang tua memperketat pengawasan agar anak tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum memenuhi syarat usia.

Camat Tosari, Bakhtiar Prihatin Bachri menekankan kesiapan wilayah menyambut tingginya aktivitas masyarakat dan wisatawan di penghujung tahun membutuhkan kekompakan lintas sektor.

Berita Terkait :  Ribuan Botol Miras Disita, Polres Gresik Tegaskan Penertiban Berkelanjutan

”Kami mengajak seluruh unsur Forkopimcam, pemerintah desa, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda untuk terus meningkatkan sinergitas dalam menjaga keamanan dan kondusivitas Kecamatan Tosari,” urai Bakhtiar.

Tak hanya sektor pariwisata dan kelancaran lalu lintas, forum dialog tersebut juga menampung beragam aspirasi sosial kemasyarakatan.

Terkait penerapan hukum adat, Irawan menyampaikan penyelesaian masalah melalui mekanisme adat pada prinsipnya diperbolehkan, selama penerapan sanksi berupa denda didasarkan pada kesepakatan bersama dan ditembuskan kepada Kapolsek Tosari agar persoalan tidak berkembang lebih luas.

Kepolisian juga mengajak tokoh agama, termasuk Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Tosari Abdul Basir, untuk bersinergi membina moral dan budi pekerti generasi muda guna mengantisipasi pernikahan dini.

Sementara menanggapi keluhan Kepala Desa Sedaeng, Abdul Hadi mengenai dugaan tindakan mencari-cari kesalahan dan intimidasi oleh oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait isu tindak pidana korupsi, Irawan meminta agar setiap bentuk tekanan segera dilaporkan ke Polsek Tosari untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Dialog yang turut dihadiri Kapolsek Tosari, AKP Nanang Abidin, Danramil Tosari Kapten Inf. Nur Kholik, sejumlah pejabat Polres Pasuruan, serta para kepala desa itu ditutup dengan sosialisasi layanan Call Center 110 Polri.

Layanan bebas pulsa 24 jam tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan untuk melaporkan tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), maupun keadaan darurat lainnya. [hil.fen]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!