Kab Malang, Bhirawa – Isu investor mundur dari proyek pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen mendapat perhatian berbagai pihak. DPRD Kabupaten Malang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, hingga kalangan akademisi memberikan pandangan berbeda terkait kelanjutan proyek strategis yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan perekonomian di wilayah Kabupaten Malang.
Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, Kamis (19/11/2026), kepada wartawan mengatakan, dengan isu mundurnya investor proyek pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen, Kabupaten Malang, hal ini membuat dirinya meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan kepastian mengenai trase atau jalur tol, termasuk lokasi dan jumlah pintu keluar atau exit tol.
“Kejelasan trase menjadi hal penting sebelum proses pembebasan lahan yang ditargetkan mulai pada 2027 mendatang,” tuturnya.
Dia juga mengingatkan pada masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai kenaikan harga tanah sebelum ada kepastian resmi terkait jalur pembangunan tol tersebut. Di sisi lain, Bappeda Kabupaten Malang memberikan penjelasan bahwa kondisi investor tidak serta-merta dapat disebut mundur dari proyek tersebut. Posisi investor disebut masih terbuka dan menyesuaikan perkembangan rencana kerja sama. Dan masih ada peluang bagi investor untuk kembali terlibat tetap ada, apabila mekanisme kerja sama dengan badan usaha dibuka kembali.
“Bappeda juga menyebut adanya penyesuaian sejumlah titik trase dan akses keluar tol. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menghindari kawasan permukiman padat sekaligus mempertimbangkan aspek teknis Pembangunan,” papar Darmadi.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang Abdul Qodir, bahwa dirinya menilai terkait isu mundurnya investor proyek pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen, Kabupaten Malang, mungkin ada persoalan kelayakan investasi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan.
Dari hasil kajian volume kendaraan diduga belum memenuhi standar kelayakan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, keberadaan jalan regional yang selama ini melayani arus kendaraan menuju Kepanjen dinilai masih cukup memadai.
Untuk itu, dirinya mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada satu skema pendanaan. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Melalui skema tersebut, pemerintah diharapkan dapat membuka peluang pembiayaan dari pihak swasta sehingga rencana pembangunan tol tidak terus mengalami penundaan,” ujarnya.
Dalam isu tersebut, mendapatkan tanggapan dari Guru Besar Bidang Teknik Jalan Raya di Program Studi Teknik Sipil Universitas Widyagama Malang (UWG) Prof. Dr. Ir. Aji Suraji, ST, MSc, menyampaikan pentingnya mempertimbangkan kembali jalur pembangunan jalan Tol Malang-Kepanjen agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait pembebasan lahan. Salah satu opsi yang dapat dikaji adalah menggeser sebagian trase ke arah timur. Alternatif tersebut dinilai berpotensi menekan biaya pembebasan lahan sekaligus membuka peluang pemerataan pembangunan di wilayah Malang Raya.
Dan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan investor dan pendanaan saja, tegas dia, namun juga adanya kepastian trase, kelayakan lalu lintas, pembebasan lahan, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat juga menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan.
“Pemerintah diharapkan segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan proyek tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan, baik bagi calon investor maupun masyarakat yang wilayahnya direncanakan menjadi jalur pembangunan tol,” tegasnya. [cyn.kt]


