DPRD Kabupaten Pasuruan, Bhirawa. – Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menempuh skema pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI demi merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Purwodadi menuai respons positif dari kalangan legislatif.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menilai langkah tersebut sebagai terobosan berani untuk memecah kebuntuan atas proyek fasilitas kesehatan yang telah lama tertunda.
Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang kerap memperlambat pembangunan infrastruktur berskala besar, pemanfaatan pembiayaan alternatif dinilai menjadi solusi paling realistis.
Langkah eksekutif ini dianggap sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat akan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan publik.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Daniyal, secara terbuka menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.
Menurutnya, keputusan mengambil pinjaman daerah telah melalui berbagai pertimbangan matang dan kajian komprehensif demi menjawab kepentingan warga secara luas.
“Kami mengapresiasi keberanian pemerintah daerah mengambil pinjaman melalui PT SMI. Ini merupakan program lama yang sempat tertunda. Dengan berbagai pertimbangan dan kajian, pembangunan rumah sakit ini memang sangat diperlukan,” ujar Yusuf Daniyal, yang akrab disapa Mas Danil, Selasa (17/11).
Tentu saja, pembangunan RSUD Purwodadi tidak sekadar dimaknai sebagai penambahan aset fisik pemerintah daerah, melainkan investasi strategis untuk mendongkrak derajat kesehatan warga.
Kehadiran rumah sakit ini diharapkan mampu memangkas ketimpangan akses pelayanan kesehatan rujukan, terutama bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Kabupaten Pasuruan bagian selatan.
Selama ini, warga di kawasan selatan kerap dihadapkan pada kendala jarak dan waktu tempuh untuk menjangkau fasilitas kesehatan rujukan yang memadai.
Dengan beroperasinya RSUD Purwodadi kelak, rentang kendali pelayanan medis diharapkan menjadi jauh lebih pendek, cepat, dan merata.
“Tentu ini akan mengubah wajah kesehatan Kabupaten Pasuruan menjadi jauh lebih baik, terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Masyarakat, khususnya di wilayah selatan, diharapkan memiliki akses yang jauh lebih baik terhadap layanan kesehatan rujukan,” kata Mas Danil.
Kendati memberikan dukungan penuh, DPRD Kabupaten Pasuruan tetap memberikan catatan kritis terkait risiko finansial yang melekat pada skema pinjaman daerah.
Pembiayaan melalui PT SMI membawa konsekuensi yuridis dan ekonomis berupa kewajiban pengembalian pokok beserta bunga sesuai dengan skema dan tenor yang telah disepakati bersama.
Komisi IV mengingatkan agar eksekutif tidak lengah dalam mengelola arus kas dan tata kelola rumah sakit ke depan.
Manajemen RSUD Purwodadi dituntut bekerja secara cermat, transparan, dan terukur untuk memastikan target pelayanan publik maupun target pendapatan rumah sakit dapat tercapai secara beriringan.
Mas Danil menekankan, kemandirian finansial rumah sakit menjadi kunci agar kewajiban pembayaran cicilan pinjaman tidak menjadi beban baru yang menggerus alokasi anggaran sektor pembangunan lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dan ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat. Pemerintah daerah melalui pengelolaan rumah sakit harus benar-benar ketat dan tertib, terutama terkait target pelayanan dan target pendapatan. Jangan sampai kewajiban pengembalian pinjaman justru membebani sektor ekonomi dan pendapatan daerah lainnya,” jelas Mas Danil.
Selain aspek tata kelola keuangan, legislatif juga menyoroti pentingnya kesiapan operasional sejak tahap awal konstruksi.
Mas Danil meminta Pemkab Pasuruan segera memetakan dan menyiapkan seluruh kebutuhan pendukung, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia (SDM) tenaga medis dan paramedis, alat kesehatan, hingga perangkat sistem manajemen rumah sakit.
Menurutnya, proses rekrutmen maupun penataan SDM serta sarana penunjang tidak boleh dilakukan secara mendadak setelah bangunan fisik selesai dikerjakan.
Perencanaan yang paralel antara pembangunan fisik dan kesiapan operasional akan memastikan rumah sakit dapat langsung memberikan layanan optimal begitu diresmikan.
“Pemkab harus memastikan seluruh kebutuhan operasional terpenuhi sejak dini. Persiapan tersebut tidak boleh menunggu hingga pembangunan fisik selesai. Rumah sakit juga perlu dikembangkan dan dikelola secara profesional agar mampu tumbuh menjadi fasilitas kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan,” imbuh Mas Danil. [hil.hel]


