33 C
Sidoarjo
Tuesday, November 17, 2026
spot_img

DPRD Lamongan Setujui 10 Usulan Propemperda 2027, Fokus Perlindungan Pekerja hingga Pembangunan Daerah

Lamongan , Bhirawa -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (16/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Freddy Wahyudi. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Ketua DPRD Lamongan Freddy Wahyudi mengatakan, persetujuan Propemperda 2027 merupakan bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun kerangka hukum daerah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Persetujuan Propemperda Tahun 2027 ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun kerangka hukum yang adaptif. Kami berharap seluruh perangkat daerah pemrakarsa segera menyiapkan naskah akademik dan Raperda secara matang agar pembahasannya di tahun 2027 berjalan efektif dan tepat waktu,” ujar Freddy.

Menurutnya, Propemperda yang telah disepakati menjadi pedoman bagi DPRD dan Pemkab Lamongan dalam menyusun regulasi daerah secara terencana dan terukur. Dengan demikian, peraturan yang dihasilkan diharapkan berkualitas, responsif terhadap tantangan zaman, serta berpihak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyoroti pentingnya disiplin fiskal dalam penyusunan anggaran tahun 2027. Menurutnya, kemampuan fiskal daerah yang terbatas harus diimbangi dengan ketepatan alokasi belanja, terutama untuk kebutuhan yang mendesak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berita Terkait :  Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jatim Desak Sanksi Tegas Pejabat Gunakan Mobdin untuk Mudik

Pak Yes mengungkapkan, pendapatan daerah Kabupaten Lamongan tahun 2027 direncanakan sebesar Rp2,9 triliun, dengan belanja daerah sebesar Rp2,9 triliun.

Postur anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung tiga prioritas utama, yakni penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Hal ini diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan Lamongan berlangsung secara lebih merata, produktif, dan berkelanjutan, sebagaimana tema Kabupaten Lamongan tahun 2027 yakni Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan,” kata Yuhronur.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan, pengungkit pertumbuhan ekonomi, sekaligus menopang keberlanjutan pembangunan daerah.

Sementara itu, dalam Propemperda Kabupaten Lamongan Tahun 2027 terdapat 10 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Jumlah tersebut terdiri dari empat usulan inisiatif DPRD dan enam usulan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Empat usulan inisiatif DPRD meliputi:

1. Raperda tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. Raperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Migran.

3. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

4. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Sedangkan enam usulan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan meliputi:

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026.

Berita Terkait :  KAI Daop 8 Surabaya Buka Pemesanan KA Tambahan Lebaran 2025

2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

3. Raperda tentang APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2028.

4. Raperda tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.

5. Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2045 Kabupaten Lamongan.

6. Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.

Dengan disetujuinya 10 usulan tersebut, Propemperda 2027 diharapkan menjadi landasan dalam menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan Kabupaten Lamongan.

Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah juga diharapkan mampu memastikan setiap rancangan peraturan daerah dibahas secara matang, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Soto. [yit.kt]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!