35 C
Sidoarjo
Tuesday, November 17, 2026
spot_img

DPU Bina Marga Jatim Gali Potensi Rumija, Izin JKM Usaha Kini Diproses Daring

Pemprov Jatim, Bhirawa – Di sepanjang jalan provinsi Jawa Timur, ruang milik jalan (Rumija) kerap berdiri sebagai bangunan penunjang pengelolaan jalan. Namun, DPU Bina Marga Jatim kini berupaya memaksimalkan fungsinya, tidak hanya sebagai penjaga dan pengawas ruas jalan, tetapi juga sebagai potensi pendapatan daerah melalui pemanfaatan bagi pelaku usaha.

Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Ahmad Faathir Wicaksono, menyatakan pihaknya berharap seluruh titik Jalan Keluar Masuk Usaha dapat segera teridentifikasi. Identifikasi itu penting untuk menemukan potensi yang selama ini belum tergarap, terutama pada usaha-usaha yang beroperasi atau memanfaatkan rumija di jalan provinsi.

“Kita berharap Jalan Keluar Masuk ini bisa segera teridentifikasi, mana-mana potensi yang belum digali terkait dengan usaha-usaha yang melewati rumija di jalan provinsi kita,” ujar Faathir.

Menurutnya, rumija yang berada di lokasi strategis berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan usaha. Pemanfaatan tersebut diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi daerah, sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih tertib dan terkelola.

JKM (Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan untuk Non-Utilitas Jalan Keluar Masuk) adalah izin resmi yang diperlukan untuk membangun atau membuka akses jalan keluar-masuk kendaraan dari suatu properti atau tempat usaha ke ruang milik jalan (Rumija), seperti jalan provinsi, kabupaten atau nasional.

Berita Terkait :  Juri IGA Apresiasi Inovasi Sejahterakan Warga Miskin

Faathir menjelaskan bahwa pengurusan Izin JKM pada tahun ini telah diarahkan melalui sistem daring. Pelaku usaha tidak lagi perlu melakukan proses tatap muka di kantor DPU Bina Marga Jatim untuk mengurus perizinan.

“Di tahun ini, ada beberapa OPT yang proses perizinannya semuanya online. Jadi tidak ada tatap muka,” kata Faathir.

OPT atau objek dan pemanfaatan atas jalan menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mengajukan izin pemanfaatan. Melalui sistem daring tersebut, pemohon dapat mengurus berkas persyaratan secara lebih praktis, transparan dan terdokumentasi.

Dengan pelayanan tanpa tatap muka, DPU Bina Marga Jatim berupaya mempercepat proses perizinan sekaligus mengurangi hambatan administrasi bagi pelaku usaha. Sistem ini juga diharapkan memudahkan pengawasan data pemanfaatan rumija dan JKM di seluruh jalan provinsi.

Setelah pengajuan daring diproses, sistem akan menghasilkan rekomendasi teknis. Dokumen tersebut menjadi dasar penetapan retribusi yang dikenakan kepada penyewa atau pelaku usaha yang memanfaatkan rumija milik pemerintah provinsi.

“Nanti setelah itu akan muncul rekomendasi teknis, sehingga rekomendasi teknis itu sebagai dasar untuk penetapan retribusi yang diberikan kepada penyewa atau pihak pelaku usaha yang akan manfaatkan rumija kita,” ungkap Faathir.

Rekomendasi teknis tersebut tidak hanya menjadi dasar administratif. Ia juga diharapkan menjadi rujukan bagi DPU Bina Marga Jatim dalam menilai kesesuaian pemanfaatan, kondisi lokasi, serta dampak kegiatan usaha terhadap fungsi dan keselamatan jalan.

Berita Terkait :  Jember Menuju Kota Ramah Lingkungan, Gus Fawait Dorong Gerakan Pengelolaan Sampah Mandiri

Langkah digitalisasi perizinan JKM dipandang sebagai upaya DPU Bina Marga Jatim untuk membangun pengelolaan aset jalan yang lebih tertib. Dengan data yang terkumpul secara daring, pihaknya dapat memetakan lokasi, jenis pemanfaatan, serta potensi retribusi dari setiap rumija dan titik JKM.

Faathir menegaskan, identifikasi menyeluruh menjadi kunci agar potensi pemanfaatan tidak berhenti sebagai rencana. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan cepat, sehingga rumija-rumija yang selama ini belum optimal dimanfaatkan dapat mulai memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.

“Kami berharap proses ini dapat berjalan segera, agar potensi yang ada benar-benar dapat teridentifikasi dan termanfaatkan,” tutupnya.

Dengan perizinan daring, rekomendasi teknis, dan penetapan retribusi yang berbasis data, DPU Bina Marga Jatim berupaya mengubah rumija dari sekadar bangunan penunjang jalan menjadi aset strategis yang memberi manfaat ekonomi bagi Provinsi Jawa Timur. [aya.kt]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!