32 C
Sidoarjo
Monday, November 16, 2026
spot_img

DPU Bina Marga Jatim Perkuat Basis Data Jalan Lewat JALIN JATIM

Surabaya, Bhirawa — Peta jaringan jalan tidak lagi dipandang sekadar gambar sebaran ruas jalan. Bagi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur, peta tersebut menjadi fondasi pengambilan keputusan, menentukan prioritas pembangunan, memperjelas kewenangan pengelolaan, hingga memperkuat konektivitas antarwilayah.

Kesadaran itu menjadi sorotan dalam Workshop dan Verifikasi Peta Jaringan Jalan yang digelar DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Senin (16/11/2026).

Kegiatan ini menghadirkan unsur Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah provinsi, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan, serta kepala dinas PU Bina Marga kabupaten dan kota se-Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Kepala DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Edy Tambeng Widjaja, menegaskan bahwa data geospasial yang akurat, terpadu, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi perencanaan pembangunan yang efektif.

“Ketersediaan data dan informasi geospasial yang akurat, terpadu, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan terintegrasi,” ujar Edy Tambeng Widjaja.

Pernyataan itu merujuk pada amanat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 mengenai percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Kebijakan tersebut menempatkan keselarasan data sebagai prasyarat perencanaan yang lebih akurat dan minim tumpang tindih.

Bagi Jawa Timur, peta jaringan jalan memiliki arti strategis. Dengan luas wilayah yang besar, aktivitas ekonomi yang beragam, dan kebutuhan mobilitas antarkabupaten-kota yang terus meningkat, jalan menjadi penghubung utama pusat pemerintahan, permukiman, sentra pertanian, kawasan industri, pusat perdagangan, destinasi pariwisata, hingga simpul transportasi.

Berita Terkait :  Danrem 084/BJ Hadiri Penyerahan 43 Unit Ransus Jeep 4x4

Edy menekankan bahwa jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota tidak dapat dipahami sebagai entitas yang terpisah. Keduanya merupakan satu kesatuan sistem transportasi darat yang saling terhubung.

“Jaringan jalan, baik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, merupakan satu kesatuan sistem transportasi darat yang saling terintegrasi,” ucapnya.

Oleh karena itu, verifikasi peta jaringan jalan bukan sekadar kegiatan administratif. Proses ini menjadi sarana memastikan bahwa informasi mengenai lokasi, status kewenangan, konektivitas, dan fungsi ruas jalan benar-benar sesuai kondisi di lapangan.

Peta Jaringan Jalan Daerah, menurut Edy, memuat lebih dari sekadar sebaran ruas jalan. Data tersebut juga menunjukkan keterhubungan jaringan, persebaran infrastruktur, status kewenangan penyelenggaraan, serta keterkaitan jalan dengan pusat kegiatan dan kawasan strategis.

Dari kebutuhan itulah DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur mengembangkan JALIN JATIM. Inovasi ini diposisikan sebagai upaya transformasi tata kelola penyelenggaraan infrastruktur jalan agar lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur mengembangkan inovasi JALIN JATIM sebagai salah satu upaya transformasi tata kelola penyelenggaraan infrastruktur jalan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” kata Edy.

Secara garis besar, JALIN JATIM selaras dengan semangat Kebijakan Satu Data dan Satu Peta. Keduanya berupaya menghadirkan informasi yang selaras, akurat, dan terpadu sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

Berita Terkait :  Jatim Sabet Dua Penghargaan Kemenko Perekonomian RI, Raih Penghargaan TP2DD Terbaik dan Program Unggulan Terbaik I Peningkatan Layanan PKB

“Semangat dan tujuan program ini selaras dengan Satu Peta, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” ungkap Edy.

Dalam praktiknya, penguatan data jaringan jalan dapat membantu pemerintah daerah mengenali ruas yang menjadi prioritas penanganan, memetakan keterkaitan antarwilayah, serta memastikan alokasi pembangunan tidak berulang atau saling tumpang tindih.

Bagi masyarakat, data yang lebih rapi berpotensi berujung pada perencanaan jalan yang lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi dan mobilitas lokal.

Workshop dan verifikasi ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Edy menyampaikan harapan agar seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan forum tersebut untuk menyepakati data jaringan jalan yang lebih berkualitas.

“Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepahaman serta output yang nyata bagi peningkatan kualitas data jaringan jalan di Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.

Kehadiran Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, dalam kegiatan ini juga menjadi penanda bahwa penguatan data jalan daerah bukan urusan satu pemerintahan daerah semata. Koordinasi vertikal dan horizontal diperlukan agar peta jaringan jalan dapat menjadi rujukan bersama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur.

Edy berharap Kebijakan Satu Peta dan inovasi JALIN JATIM dapat terus berkembang sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Tujuannya bukan hanya memperbaiki kualitas data, melainkan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan infrastruktur Jawa Timur yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Berita Terkait :  DPU SDA Jatim Siapkan Strategi Adaptif Antisipasi Ekstrem Musim

Dengan peta jaringan jalan yang terverifikasi dan sistem pengelolaan berbasis data, DPU Bina Marga Jatim berupaya memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan jalan tidak hanya berpijak pada kebutuhan sesaat, tetapi juga pada gambaran menyeluruh mengenai konektivitas wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Kepala DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Edy Tambeng Widjaja memang dikenal aktif mendorong penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, termasuk pembangunan akses menuju pusat ekonomi untuk mendukung aktivitas masyarakat Jawa Timur. 

Dalam konteks ini, JALIN JATIM diposisikan sebagai salah satu instrumen agar keputusan infrastruktur semakin berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan.  [aya.kt]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!