32 C
Sidoarjo
Monday, November 16, 2026
spot_img

Buruh Pabrik Plywood PT SGS Jombang Protes Jam Kerja 12 Jam

Jombang, Bhirawa – Sejumlah buruh pabrik plywood PT SGS Diwek, Jombang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Senin (16/11/2026). Buruh menyoroti sejumlah persoalan ketenagakerjaan. Seperti tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 hingga dugaan eksploitasi pekerja melalui penerapan jam kerja selama 12 jam.

Buruh menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemkab Jombang dan instansi terkait, salah satunya yakni dugaan praktik kerja 12 jam oleh sejumlah perusahaan outsourcing yang mempekerjakan buruh di lingkungan PT SGS.

Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Hadi Purnomo memandang, penerapan jam kerja tersebut tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan ketenagakerjaan, namun juga berdampak terhadap keselamatan dan kehidupan keluarga pekerja, terutama buruh perempuan.

Dia mengatakan, sejumlah pekerja perempuan disebut harus berangkat bekerja sekitar pukul 20.00 WIB dan baru pulang pukul 08.00 WIB keesokan harinya.

“Kami ingin jam kerja 12 jam yang diterapkan outsourcing di lingkungan PT SGS dihapus,” kata dia. 

“Bagi kami, itu merupakan bentuk eksploitasi terhadap manusia,” sambungnya. 

Dia  menilai, pola kerja tersebut juga berpotensi memicu kelelahan hingga meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan buruh perempuan yang telah berkeluarga dinilai kehilangan waktu untuk menjalankan peran dalam mengasuh anak serta mengurus keluarga.

Dia mencontohkan, waktu pagi yang semestinya bisa digunakan pekerja untuk mempersiapkan kebutuhan keluarga justru tersita karena mereka baru menyelesaikan pekerjaan pada pukul 08.00 WIB.

Berita Terkait :  Bareskrim Tangkap Lima Pengedar Dolar AS Palsu

“Bayangkan, mereka punya anak, pagi hari seharusnya menjadi waktu untuk merawat dan mengurus anak, tetapi mereka justru baru pulang bekerja,” tutur hadi.

SBPJ meminta Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang dan instansi pengawasan ketenagakerjaan memeriksa penerapan jam kerja tersebut, termasuk meminta kejelasan mengenai perjanjian kerja sama antara perusahaan outsourcing dengan pihak terkait.

Buruh juga mendesak Pemkab Jombang memberikan kepastian mengenai kebijakan kenaikan UMK 2027.

Hadi menyampaikan, hingga aksi berlangsung, pihaknya belum mendapatkan kejelasan tentang regulasi yang menjadi dasar penetapan kenaikan upah tahun depan. SBPJ pun mengusulkan kenaikan UMK Jombang 2027 sebesar 10 persen.

Menurutnya, angka tersebut sebenarnya belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL), terutama bagi pekerja yang telah berkeluarga.

“Kalau berbicara upah layak, sebenarnya kenaikan 10 persen itu masih untuk buruh lajang,’ ujar Hadi.

‘Rata-rata buruh sudah mempunyai keluarga. Namun, kami melihat kondisi perekonomian Jombang sehingga angka 10 persen itu yang kami usulkan,” imbuh dia.

Meski begitu, pihaknya menyadari usulan tersebut belum tentu dikabulkan pemerintah. Terlebih sambung Hadi, hingga kini belum ada kepastian regulasi nasional yang menjadi pedoman penetapan UMK 2027.

Dikatakannya, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang sebelumnya telah melakukan penjaringan aspirasi dengan meminta sejumlah serikat pekerja menyampaikan usulan kenaikan upah. Akan tetapi, buruh masih menunggu kejelasan aturan yang akan digunakan pemerintah.

Berita Terkait :  Tiga Mantan Pimpinan BGN Jadi Tersangka, Picu Kekhawatiran di Daerah

Tuntutan ketiga yang disampakan buruh berkaitan dengan sejumlah dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang sebelumnya telah dilaporkan kepada instansi terkait.

“Di antaranya, dugaan kekurangan pembayaran upah dan pemalsuan data,” ujar Hadi lagi.

Hadi meminta pihak kepolisian serta instansi pengawasan ketenagakerjaan tidak membiarkan laporan tersebut berlarut-larut tanpa tindak lanjut.

“Agar ada tindakan tegas terhadap kasus-kasus yang sudah kami laporkan,’ tegasnya.

Sementara itu, menanggapi tuntunan para buruh, Kepala Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto menjelaskan, untuk usulan UMK 10 persen, nantinya bakal dibahas dalam rapat pleno Depekab.

“Yang kedua, pembinaan kepada OS yang ada di PT SGS akan ditindaklanjuti bersama pengawas (Disnakertrans jatim) dan yang ketiga, tindaklanjut atas pengaduan kepada pengawas dan Polres masih dalam proses,” pungkas Isawan. [rif.kt]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!