Gresik, Bhirawa – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengumumkan rencana kenaikan penghasilan tetap perangkat desa sebesar 2 persen setiap dua tahun, serta pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan. Langkah ini disampaikan dalam jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prakarsa Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2026, Senin (16/11/2026).
Tiga Ranperda yang dibahas mencakup: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), serta Perubahan Perda Pengarusutamaan Gender (PUG). Penguatan pemerintahan desa menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan, penataan aset, hingga pengawasan keuangan desa yang lebih ketat.
“Terkait TJSLP atau tanggung jawab sosial perusahaan, Pemkab Gresik ingin mengubah pola penyaluran bantuan agar lebih terarah dan tidak sekadar seremonial. Program kemitraan perusahaan akan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah, mulai dari pemberdayaan UMKM, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan lingkungan,” ujar Fandi Akhmad Yani.
Sementara itu, perubahan Perda PUG diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan kesempatan dan manfaat yang adil bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, serta kelompok rentan. Pemkab juga membuka peluang pelibatan perguruan tinggi dalam forum TJSLP untuk memperkuat kajian, pemetaan kebutuhan, dan evaluasi dampak program perusahaan.
Seluruh masukan dari fraksi DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan ketiga regulasi ini, dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, kesiapan pelaksanaan, dan kemampuan keuangan daerah.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang seberapa banyak program dilaksanakan, tetapi seberapa adil manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Bupati. [kim.kt]


