Pemkab Nganjuk, Bhirawa. – Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kertosono-Kediri di wilayah Kabupaten Nganjuk kembali berjalan setelah Surat Keputusan (SK) perpanjangan Penetapan Lokasi (Penlok) disahkan pada 28 Oktober 2026.
Kepastian berlanjutnya proyek tersebut ditandai dengan pemberian uang ganti kerugian (UGK) kepada pemilik tanah terdampak di Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Senin (9/11). Kegiatan ini menjadi pembayaran perdana setelah perpanjangan Penlok disahkan.
Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kabupaten Nganjuk, Jany Danny Assa ST MSc QRMP menjelaskan, SK Penlok sebelumnya telah berakhir pada awal Mei 2026. Akibatnya, selama kurang lebih enam bulan tidak ada kegiatan pengadaan tanah karena masih menunggu pengesahan perpanjangan Penlok.
”Setelah ditetapkan perpanjangan SK Penloknya, proses pelaksanaan pengadaan jalan tol terus berlanjut,” ungkap Dheny melalui pesan singkat, Senin (9/11).
Dalam kegiatan pemberian ganti kerugian di Desa Watudandang tersebut, nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumentasi Kantor Pertanahan Nganjuk mencapai Rp2.672.457.544 untuk bidang tanah seluas 323 meter persegi.
Dheny juga menyampaikan, dalam waktu dekat PPK pengadaan tanah Jalan Tol Kertosono-Kediri akan mengadakan pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pertemuan tersebut dijadwalkan membahas persoalan tanah yang berstatus aset desa dan terdampak pembangunan jalan tol.
Pembahasan aset desa menjadi salah satu tahapan yang perlu diselesaikan agar proses pengadaan tanah dapat berlanjut sesuai ketentuan. Dengan disahkannya perpanjangan Penlok dan dimulainya kembali pembayaran ganti kerugian, proses pengadaan tanah untuk pembangunan Tol Kertosono-Kediri di wilayah Kabupaten Nganjuk kini kembali bergerak.
Camat Prambon, Wisnu Prawoko saat dihubungi membenarkan pemberian ganti rugi Tol Kertosono-Kediri tersebut di desa Watudandang, Kecamatan Prambon. Sayangnya saya tidak mengetahui secara detail berapa luasan desa di Kecamatan Prambon yang terdampak proyek tol itu. [end.fen]
