Surabaya, Bhirawa – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD) inklusif dengan mendirikan sekolah khusus bagi anak penyandang disabilitas.
Ketua Bunda PAUD Surabaya Rini Indriyani, di Surabaya, Senin (9/11), mengatakan upaya ini diperkuat melalui pelatihan guru PAUD untuk mendeteksi dini kebutuhan khusus anak sekaligus memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.
“Tahun ajaran ini kita membangun sekolah khusus anak disabilitas atau anak-anak spesial. Antusiasmenya luar biasa, meskipun saat ini baru satu tempat karena keterbatasan yang ada. Kami berharap ke depan semakin banyak anak yang bisa terfasilitasi,” katanya.
Selain menyediakan fasilitas pendidikan, kata dia, Pemkot Surabaya juga bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui program Sapa Inklusi, yakni memberikan pelatihan kepada guru PAUD mengenai deteksi dini anak berkebutuhan khusus serta cara mendampingi mereka dalam proses pembelajaran di tingkat PAUD dan TK.
Menurut Rini, penguatan pendidikan inklusi juga dilakukan melalui Rumah Anak Prestasi (RAP) yang tersebar di lima wilayah Surabaya. Fasilitas tersebut menjadi ruang pengembangan potensi anak melalui berbagai keterampilan, seperti melukis, membuat batik, hingga bermain musik, terutama bagi anak yang membutuhkan pendekatan pembelajaran di luar akademik.
“Harapannya, semakin banyak guru PAUD yang mendapatkan pelatihan sehingga kemampuan mendeteksi dan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus bisa tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Dengan begitu, layanan pendidikan inklusi dapat semakin luas hingga tingkat PAUD,” ujar Rini.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Febrina Kusumawati menambahkan, hasil pemetaan menjadi dasar pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Anak yang belum mengakses PAUD karena persoalan biaya maupun keterbatasan fasilitas akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor, termasuk ASN pendamping di tingkat RW.
“Kalau ada anak yang belum sekolah karena kendala biaya, bisa disampaikan melalui ASN pendamping di wilayah atau Bunda PAUD kelurahan. Nanti kami lakukan pemetaan dan asesmen untuk melihat kebutuhan serta mencarikan solusi yang sesuai, baik melalui akses sekolah, beasiswa maupun dukungan lainnya,” kata Febri. [ant.wwn]
