Oleh :
Ani Sri Rahayu
Penulis buku dan pemerhati isu sosial-politik serta pendidikan
Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah kembali menjadi perdebatan ketika kepentingan pemerintah pusat dan daerah seolah berada pada dua sisi yang berbeda. Daerah membutuhkan dukungan fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, sementara pemerintah pusat harus memastikan distribusi anggaran tetap berada dalam kerangka keadilan, kemampuan fiskal nasional, serta kepentingan pembangunan yang lebih luas. Ketegangan ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal masih menghadapi tantangan dalam menemukan titik keseimbangan, karena daerah membutuhkan kepastian dan proporsionalitas penerimaan, sedangkan pusat membutuhkan ruang fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Karena itu, polemik DBH tidak semestinya dipandang sekadar sebagai persoalan pembagian angka, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun hubungan fiskal pusat dan daerah yang lebih adil dan berkelanjutan melalui mekanisme yang transparan, terukur, dan mampu mengakomodasi kepentingan kedua pihak. Jalan tengah menjadi penting agar DBH benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemerataan pembangunan, bukan sumber tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah.
DBH dan Tuntutan Keadilan Daerah
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu instrumen penting dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), DBH didesain kembali untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mengurangi ketimpangan hubungan fiskal vertikal. Karena itu, tuntutan daerah terhadap DBH bukan sekadar keinginan memperoleh anggaran yang lebih besar, tetapi berkaitan dengan bagaimana pembagian penerimaan negara dapat mencerminkan prinsip keadilan, kontribusi daerah, dan kebutuhan pembangunan.
Pengelolaan DBH kemudian diperinci melalui PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, yang menjadi bagian dari kerangka pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah. Perkembangan terbaru ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, yang mulai berlaku pada 25 Mei 2026 dan mencabut PMK Nomor 67 Tahun 2024. Regulasi terbaru ini menunjukkan bahwa tata kelola DBH terus disesuaikan agar proses pengalokasian, penyaluran, pemantauan, dan evaluasinya dapat berjalan lebih terarah.
Namun, persoalan keadilan DBH tidak berhenti pada ada atau tidaknya regulasi. Daerah tetap membutuhkan kepastian mengenai besaran dan waktu penerimaan agar dapat menyusun program pembangunan secara efektif. Pada saat yang sama, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab menjaga kemampuan fiskal nasional dan memastikan transfer tidak hanya menguntungkan daerah yang memiliki sumber penerimaan besar, tetapi juga mendukung pemerataan antardaerah. Dengan demikian, keadilan DBH semestinya tidak dimaknai sebagai pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi, potensi, kebutuhan, serta kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Karena itu, tuntutan keadilan daerah perlu ditempatkan dalam kerangka hubungan fiskal yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah pusat perlu memastikan formula dan mekanisme DBH dapat dipahami oleh daerah, sementara pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa penerimaan tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan prinsip tersebut, DBH dapat ditempatkan bukan sebagai sumber tarik-menarik kepentingan pusat dan daerah, melainkan sebagai instrumen untuk memperkuat desentralisasi fiskal, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.
Mencari Titik Temu Pusat dan Daerah
Mencari titik temu antara pemerintah pusat dan daerah dalam persoalan DBH bukan perkara sederhana. Di satu sisi, daerah membutuhkan dukungan fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah pusat bertanggungjawab menjaga keseimbangan fiskal nasional serta memastikan distribusi anggaran mendukung pemerataan pembangunan antardaerah. Perbedaan kepentingan tersebut semestinya tidak ditempatkan sebagai pertentangan, melainkan sebagai bagian dari dinamika hubungan keuangan dalam kerangka desentralisasi yang membutuhkan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.
Karena itu, penyelesaian polemik DBH membutuhkan kebijakan yang mengedepankan transparansi, proporsionalitas, kepastian, dan dialog antara pusat dan daerah. Besarnya DBH memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana formula ditetapkan secara adil, penyalurannya memberikan kepastian, serta penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, jalan tengah dapat dibangun tanpa menempatkan pusat dan daerah sebagai pihak yang berhadapan. Jelasnya, berikut beberapa solusi alternatif yang dapat dipertimbangkan.
Pertama, memperkuat transparansi formula DBH. Pemerintah perlu membuka informasi mengenai dasar perhitungan, alokasi, dan penyaluran DBH secara lebih mudah dipahami daerah dan masyarakat sehingga dapat mengurangi kecurigaan serta memperkuat kepercayaan.
Kedua, melakukan evaluasi formula secara berkala. Formula DBH perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi, kontribusi daerah, kebutuhan pembangunan, serta kapasitas fiskal masing-masing daerah agar tetap relevan dan berkeadilan.
Ketiga, memberikan kepastian waktu penyaluran. Kepastian penyaluran DBH penting bagi daerah agar perencanaan APBD dan program pembangunan tidak terganggu oleh ketidakpastian penerimaan.
Keempat, memperkuat dialog pusat dan daerah. Perbedaan kepentingan sebaiknya diselesaikan melalui forum dialog yang terbuka dan berbasis data, bukan melalui tarik-menarik kepentingan atau tekanan politik.
Kelima, meningkatkan akuntabilitas penggunaan DBH. Daerah yang menerima DBH perlu memastikan penggunaannya benar-benar diarahkan pada pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga tuntutan terhadap pembagian yang lebih adil juga diikuti dengan tanggung jawab pengelolaan yang baik.
Pada akhirnya, polemik DBH tidak akan selesai hanya dengan menentukan siapa yang memperoleh bagian lebih besar. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana membangun sistem hubungan keuangan pusat dan daerah yang mampu menghadirkan rasa keadilan sekaligus menjaga kepentingan nasional. Jalan tengah dapat ditemukan apabila pusat terbuka melakukan evaluasi dan daerah bersedia memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dengan demikian, DBH tidak lagi menjadi sumber ketegangan antara pusat dan daerah, tetapi menjadi instrumen bersama untuk memperkuat otonomi daerah, mengurangi kesenjangan fiskal, dan mewujudkan pembangunan yang lebih merata.
———– *** ———–
