Tahu dan tempe telah menjadi menu utama masakan seluruh ruamh tangga di Indonesia. Juga menu hidangan yang harus tersedia di warung makan pinggir jalan sampai hotel berbintang lima. Tetapi ironisnya, bahan baku utama tahu dan tempe (kedelai) sangat bergantung pada impor, sampai 90%. Karena hasil kedelai dalam negeri hanya sekitar 300 ribu ton. Sangat jauh dari kebutuhan yang mencapai 3 juta ton. Sehingga harus di-impor 2,7 juta ton. Nilainya mencapai US$ 1,5 milyar.
Tetapi bahan pangan yang bergantung pada impor (sampai lebih 60%) bukan hanya kedelai. Melainkan juga bawang putih, daging sapi, dan susu segar. Beberapa komoditas pertanian lannya juga masih impor. Antara lain, gula, dan kakao. Ditambah pupuk-nya sebagai bahan tambahan media tanam. Total nilai impor sektor Pertanian masih sekitar Rp 300 trilyun. Jika devisa impor di-investasikan di dalam negeri, niscaya bisa membuka lapangan kerja. Termasuk pembiayaan riset Perguruan Tinggi.
Kerjasama pembiayaan riset, merupakan inovasi tepat. Karena selama ini hasil riset nyaris tak pernah di-aplikasi di lapangan. Kementerian Pertanian coba menggagas upaya swasembada kedelai dalam Kerjasama riset dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ditambah lima komoditas lain, dengan catatan “bukan (non) genetically modified.” Artinya, bukan kedelai hasil rekayasa genetik. Bahkan konon, memiliki ukuran bungkil yang lebih besar dibanding kedelai impor.
Selama ini ukuran biji kedelai lokal lebih kecil. Bahkan tidak di-minati pengrajin tempe dan tahu. Karena produktifitas rendah. Satu kilogram kedelai lokal, hanya menghasilkan 1,4 kilogram tempe (dengan indeks 1,4). Sedangkan kedelai impor bentuk bungkil jauh lebih besar. Sangat diminati pengrajin. Karena bisa menghasilkan sebanyak 1,8 kilogram tempe (indeks 1,8). Logika dagang, mengarahkan pengrajin tahu dan tempe memilih kedelai impor.
Berupaya swasembada juga “menggoda logika” pertanian. Karena Indonesia negara agraris. Walau tidak semua tanaman bisa tumbuh sangat baik di Indonesia. Karena iklim. Misalnya harus diakui ladang di Indonesia kurang cocok ditanami kedelai. Produktifitas tanam juga rendah, hanya sekitar 1,6 ton per-hektar. Bungkil kedelai lokal berukuran kecil. Sehingga nilai ke-pertani-an kedelai lokal bisa lebih mahal dibanding impor. Seperti terjadi pada beras dalam negeri yang lebih mahal dibanding beras impor (dari Vietnam).
Kalkulasi ongkos pertanian dengan hasil panen, wajib menjadi pertimbangan utama. Harga kedelai impor sudah mencapai Rp 12.900,- per-kilogram. Pengrajin kelimpungan, sampai pemerintah harus men-subsidi harga kedelai. Melalui program SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan) nilai subsidi sebesar Rp 2 ribu per-kilogram, untuk 250 ton kedelai. Stabilisasi harga perlu dilakukan karena kedelai biasa fluktuatif. Termasuk karena nilai rupiah yang kian merosot.
Nilai subsidi sudah mencapai Rp 500 milyar. Padahal Kerjasama dengan UGM nilainya hanya Rp 40 milyar, untuk 6 komoditas. Aplikasi hasil riset UGM akan pada areal seluas 2.000 hektar di Jawa Tengah. Khususnya dari program Perhutanan Sosial. Hasil aplikasi lapangan masih memerlukan areal lebih luas untuk berbagai komoditas. Antara lain jenis tanaman kedelai bisa ditanam di sela bawah pohon kakao. Tetapi tanaman bawang putih harus ditanam pada areal mandiri.
Hingga kini kebutuhan bawang putih masih sangat bergantung pada impor. Sampai 90%. Konon pemerintah bertekad swasembada pula, dengan menyediakan areal 100 ribu hektar. Tetapi mengurangi impor bukan mudah. Karena impor menjadi perekat persahabatan antar-negara di dunia. Kakayaan alam khas suatu negara bisa “di-negosiasi” dengan negara sahabat. Mustahil satu negara bisa swasembada seluruh kebutuhan .
——— 000 ———
