Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI bersama jajaran Kementerian Pariwisata, pengelola otorita destinasi pariwisata, ITDC, dan PT Minahasa Permai Resort Development di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). tjikjik rahayu/bhirawa.
DPR RI Jakarta, Bhirawa. – Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Super Prioritas agar tidak hanya berorientasi pada besarnya investasi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat di sekitar kawasan.
Hal itu disampaikan Putra dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI bersama jajaran Kementerian Pariwisata, pengelola otorita destinasi pariwisata, ITDC, dan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Menurut Putra, data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan masih adanya kesenjangan capaian antar-KEK. Ia menyoroti terdapat kawasan yang telah menerima investasi dalam jumlah besar, namun belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.
“Saya melihat ada perbedaan yang sangat mencolok. Investasi yang masuk besar, tetapi dampaknya terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja belum terlihat optimal. Ini yang perlu dievaluasi,” ujarnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga mempertanyakan mengapa keberhasilan sejumlah KEK, seperti Nongsa, belum dapat direplikasi oleh kawasan lainnya. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki strategi yang lebih efektif agar seluruh KEK Super Prioritas dapat berkembang secara merata.
Selain itu, Putra menilai alokasi anggaran pemerintah sebaiknya tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur di dalam kawasan. Ia mendorong agar pengembangan KEK juga memperkuat rantai pasok ekonomi kreatif serta desa-desa penyangga sehingga manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Anggaran jangan hanya digunakan membangun kawasan inti. Yang tidak kalah penting adalah memperkuat ekonomi kreatif dan desa penyangga agar manfaat pengembangan KEK dirasakan lebih luas,” ujarnya.
Putra juga meminta pemerintah menyajikan data kinerja KEK secara lebih terintegrasi, mulai dari nilai investasi, jumlah kunjungan wisatawan, perputaran ekonomi, hingga penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, penyajian data yang komprehensif akan memudahkan DPR mengevaluasi efektivitas kebijakan pengembangan KEK Super Prioritas Nasional.
Ia berharap evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sehingga pengembangan KEK tidak hanya meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata. [ira.hel].
