DPRD Jatim, Bhirawa
Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Juru Bicara Fraksi Golkar, Siadi, SH, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa pembahasan LKPJ telah melalui proses panjang dan mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim.
Menurutnya, evaluasi dilakukan secara kritis-konstruktif terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk realisasi APBD, indikator makro pembangunan, serta tata kelola pemerintahan.
“Fraksi Golkar memandang bahwa penyampaian LKPJ tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujar Siadi dalam sidang paripurna.
Kinerja APBD 2025 Dianggap Positif
Dalam laporan tersebut, kinerja APBD Jawa Timur Tahun 2025 dinilai menunjukkan capaian yang cukup impresif. Pendapatan daerah tercatat mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp18,44 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp31,203 triliun dari target Rp33,25 triliun. Fraksi Golkar menyoroti dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal, namun tetap menilai hal tersebut masih dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat.
Pembiayaan daerah juga ditopang oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp4,708 triliun yang digunakan untuk menutup defisit APBD 2025.
Indikator Ekonomi dan Sosial Membaik
Fraksi Golkar juga menyoroti sejumlah indikator kinerja utama (IKU) Jawa Timur yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 tercatat sebesar 5,33 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,11 persen.
Tingkat kemiskinan juga turun menjadi 9,30 persen, menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi secara nasional. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,13 poin dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,71 persen.
Namun demikian, Fraksi Golkar menilai masih terdapat tantangan serius, terutama pada ketimpangan pembangunan di sejumlah wilayah serta isu lingkungan dan kesetaraan gender yang datanya belum sepenuhnya tersedia.
Sorotan Kritis: BUMD, Kemiskinan hingga Infrastruktur
Selain memberikan apresiasi, Fraksi Golkar juga menyampaikan sejumlah catatan kritis. Salah satunya terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih lemah dan perlu revitalisasi menyeluruh.
“Setidaknya ada enam BUMD yang dinilai belum sehat dan kontribusinya terhadap PAD masih minim,” demikian disampaikan dalam pendapat akhir tersebut.
Golkar juga menyoroti ketimpangan data kemiskinan di lapangan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil, serta masih terbatasnya program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dibandingkan dengan tingginya kebutuhan masyarakat.
Isu lain yang turut disoroti meliputi penanganan banjir di wilayah industri, efektivitas program misi dagang, pengelolaan sampah regional, hingga meningkatnya kasus pencurian kayu di kawasan hutan.
Golkar Setujui LKPJ Gubernur 2025
Meski memberikan berbagai catatan, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
“Fraksi Golkar sejalan dengan hasil Pansus dan menyetujui LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2025,” tegas Siadi.
Fraksi Golkar juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus melakukan evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaan APBD tahun 2026 agar lebih tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. [geh.kt]
