Kota Malang, Bhirawa
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap terbuka terhadap setiap aspirasi dan kritik yang datang dari kelompok masyarakat sipil, termasuk aktivis dan mahasiswa.
Hal ini disampaikan oleh Peneliti Intelligence and National Security Studies (INSS), Yusup Rahman Hakim, usai menjadi narasumber pada Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Nalar Mahasiswa Kritis, Aksi Strategis: Dari Malang untuk Indonesia” di Kampus II UIN Malang, Rabu (6/5) kemarin.
Menurut Yusup, ruang dialog di istana sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat demi kemajuan bangsa. Ia menekankan bahwa pemerintah sama sekali tidak anti terhadap kelompok kritis. Sebaliknya, masukan yang membangun sangat dinanti untuk memperkuat kebijakan publik.
“Pemerintah sangat terbuka. Ruang pintu istana digelar lebar untuk teman-teman aktivis maupun NGO guna menyampaikan pendapat. Tidak ada sikap kontra terhadap kelompok kritis, karena pesan-pesan konstruktif itulah yang sebenarnya ditunggu oleh pemerintah,”tandas.
Meski demikian, Yusup mengingatkan adanya ancaman dari narasi dekonstruktif yang bersifat kontraproduktif. Ia menyoroti fenomena narasi yang sengaja dibangun hanya untuk memancing emosi massa dan menciptakan kegaduhan tanpa tujuan pembangunan yang jelas. Hal semacam ini dinilai berisiko mengganggu stabilitas nasional.
“Yang kita hindari adalah narasi yang hanya bikin gaduh dan memicu anarkisme. Kami mendorong mahasiswa, khususnya di Malang Raya, untuk mengonsolidasikan diri dalam forum-forum diskusi yang sehat. Kemenko Polkam siap memfasilitasi jika ada rekan-rekan yang ingin bersilaturahmi dan berdialog secara formal,” tambahnya.
Sikap terbuka pemerintah ini disambut baik oleh sivitas akademika UIN Malang. Wakil Rektor III UIN Malang, Prof. Dr. H. Triyo Supriyatno, M.Ag., dalam kesempatan tersebut meminta mahasiswa untuk senantiasa mengedepankan nalar kritis yang berlandaskan idealisme sekaligus realitas.
”Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memiliki nalar yang membangun. Aksi yang dilakukan tidak boleh hanya idealis, tapi juga harus solutif dan mampu menjawab tantangan zaman untuk mendukung Indonesia Emas 2045,” tutur Prof. Triyo.
Hal senada diungkapkan Direktur Pascasarjana UIN Malang, Prof. Dr. Agus Maimun, M.Pd. Ia menilai pendekatan dialogis jauh lebih efektif dan bermartabat dalam menyampaikan aspirasi dibandingkan dengan aksi demonstratif yang berpotensi merugikan ekonomi masyarakat luas.
“Penyampaian ide melalui dialog yang kritis dan konstruktif akan jauh lebih berdampak positif. Gerakan yang tidak terarah hanya akan membawa dampak negatif bagi stabilitas dan ekonomi,” pungkasnya. [mut.kt]
