Pemkab Bojonegoro, Bhirawa.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan pentingnya keakuratan dan validitas data penerima bantuan sosial (bansos) sebagai dasar utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penegasan tersebut disampaikan dalam bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pendamping desa, dan penggiat desa yang digelar di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (22/4).
Kegiatan yang diikuti 1.051 peserta itu akan berlangsung selama tiga hari hingga Jumat (24/4). Pelatihan difokuskan pada dua agenda utama, yakni peningkatan ketepatan sasaran bansos serta penguatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan di tingkat desa.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa data kemiskinan bersumber dari desa sehingga akurasi di tingkat paling bawah menjadi faktor penentu keberhasilan program pemerintah. Ia meminta aparatur desa mengedepankan objektivitas dalam pendataan dan verifikasi lapangan. “Data harus berdasarkan kondisi nyata, bukan karena like and dislike atau hubungan kekerabatan. Ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurut Bupati, tantangan utama penyaluran bansos terletak pada ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dinilai penting agar proses verifikasi data berjalan lebih profesional dan akuntabel.
Selain isu sosial, pemerintah daerah juga menyoroti aspek lingkungan hidup. Bupati menekankan bahwa pembangunan yang terus berlangsung harus tetap memperhatikan kelestarian alam. “Pembangunan harus terus tumbuh, tetapi lingkungan tetap harus dijaga. Jangan menebang pohon sembarangan dan kelola sampah dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memaparkan sejumlah tantangan global seperti perubahan iklim, perkembangan kecerdasan buatan (AI), hingga ketahanan energi. Di tingkat lokal, Pemkab menargetkan berbagai capaian pada 2026, antara lain pemerataan akses listrik, wajib belajar bagi seluruh anak, Bojonegoro bebas tuberkulosis (TBC), peningkatan kualitas rumah warga, serta pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengingatkan potensi puncak musim kemarau ekstrem pada Agustus-September 2026, sehingga diperlukan kesiapsiagaan sejak awal, terutama dalam pengaturan pola tanam pertanian.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Djoko Lukito, menjelaskan bahwa peserta kegiatan merupakan alumni program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa jenjang sarjana yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembangunan desa.
Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kusnandaka Tjatur, menegaskan bahwa pemutakhiran data akan dilakukan secara berkala minimal setiap enam bulan sekali. Menurut dia, perubahan data, terutama penurunan angka kemiskinan, menjadi indikator keberhasilan intervensi program pemerintah daerah.
Dengan penguatan kapasitas aparatur desa dan pembenahan sistem pendataan, Pemkab Bojonegoro berharap penyaluran bansos dapat semakin tepat sasaran serta mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.[bas.ca]
