“Untuk non-Maluku dan Papua, sebenarnya mengalami penurunan dan masih di bawah harga acuan sebesar Rp38.000 per kilogram”
Jakarta, Bhirawa
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut perkembangan harga bawang putih secara nasional pada Maret 2026 mulai menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, meski sejumlah wilayah masih mencatat harga di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).
Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan harga rata-rata nasional bawang putih grade A (kating) Rp39.091 per kilogram, sedangkan HAP-nya Rp38.000 per kilogram. Namun, khusus wilayah non-Maluku dan Papua, bawang putih tercatat Rp37,931 per kilogram.
“Untuk non-Maluku dan Papua, ini sebenarnya tercatat mengalami penurunan dan ini masih di bawah harga acuan yang ditetapkan sebesar Rp38.000 per kilogram,” kata Nawandaru dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara daring di Jakarta, Selasa.
Sementara itu, di wilayah Maluku dan Papua, harga bawang putih kating masih terkoreksi tinggi, yakni sekitar 50-57 persen di atas HAP.
Harga rata-rata bawang putih di wilayah Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp63.119 per kilogram, sedangkan HAP-nya Rp40.000 per kilogram.
Hal serupa juga terjadi pada bawang putih grade B (honan). Secara nasional, terutama non-Maluku dan Papua, harga rata-rata berada di kisaran Rp35.000 per kilogram atau 5 persen di bawah HAP.
Namun, di Maluku dan Papua, harga bawang putih honan masih sekitar 54 persen di HAP yakni Rp61.992 persen.
Kemendag terus mendorong para pelaku usaha untuk merealisasikan impornya guna menekan harga bawang putih. Pada pekan sebelumnya, impor tercatat sekitar 31 ribu ton, melampaui target 30 ribu ton. Sementara pada pekan ini, realisasi kembali meningkat menjadi 40.281 ton.
Nawandaru mengatakan, pihaknya dan juga Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap para importir agar segera merealisasikan Persetujuan Impor (PI), khususnya menjelang Lebaran 2026.
Lebih lanjut, Nawandaru mengatakan persoalan distribusi masih menjadi tantangan utama, terutama untuk wilayah timur dan daerah kepulauan.
Ia mendorong optimalisasi sentra produksi dalam negeri seperti di Nusa Tenggara Barat, termasuk Sembalun, serta perlunya fasilitasi distribusi berupa subsidi ongkos angkut agar pasokan bisa menjangkau wilayah Maluku, Papua dan daerah terpencil.[ant.kt]
