DPRD Jatim, Bhirawa
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur memberikan pandangan kritis terhadap Raperda tentang perubahan bentuk hukum PT Jatim Grha Utama menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
Dalam forum paripurna kali ini, Eko Wahyudi selaku juru bicara fraksi, menyampaikan tujuh poin utama yang dianggap krusial demi memastikan langkah transformasi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
“Perubahan ini tidak boleh hanya formalitas belaka. Kami menilai, perlu ada kajian mendalam terkait bidang usaha baru yang direncanakan, terutama real estate, perdagangan besar, hingga pengelolaan limbah B3. Pemerintah harus memastikan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan keberlanjutan bisnis,” ujar Eko Wahyudi dalam pemaparannya di rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (23/1).
Fraksi Gerindra mempertanyakan alasan utama di balik pemilihan bidang usaha baru tersebut. Fraksi ini menekankan pentingnya evaluasi terhadap unit bisnis yang sudah ada sebelum menambah sektor baru.
“Jangan hanya mengejar perluasan usaha, tetapi unit bisnis yang kurang produktif harus dievaluasi agar efisien dan menguntungkan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Eko menyoroti persoalan aset-aset yang dikelola PT Jatim Grha Utama. Menurutnya, beberapa aset yang berupa tanah dan properti belum memiliki kejelasan status formal.
“Kami meminta Gubernur menjelaskan legalitas dan pemanfaatan aset-aset ini, apakah masuk penyertaan modal daerah atau kerja sama pemanfaatan,” tambahnya.
Dalam proses transformasi ini, Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya tata kelola dan mitigasi risiko. Struktur organisasi baru, mekanisme pengawasan, serta langkah antisipasi terhadap risiko bidang usaha berisiko tinggi seperti pengelolaan limbah B3 menjadi perhatian utama.
“Bisnis ini kompleks dan berisiko tinggi. Kami ingin tahu bagaimana pemerintah akan mengelola risikonya agar tidak merugikan masyarakat dan daerah,” kata Eko.
Fraksi Gerindra juga meminta perhatian serius terhadap dampak sosial dan lingkungan. Eko menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki program tanggung jawab sosial yang jelas, terutama untuk pengelolaan limbah B3 yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan besar.
“Jawa Timur membutuhkan langkah maju yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Gerindra juga mendesak pemerintah untuk memberikan target kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka meminta ada timeline implementasi yang realistis dan indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan.
“Kami tidak ingin perubahan ini hanya menjadi wacana besar tanpa hasil nyata. Masyarakat butuh kepastian bahwa transformasi ini akan berdampak positif bagi mereka,” tegas Eko.
Fraksi Gerindra menutup pandangannya dengan harapan agar pemerintah provinsi dapat menjelaskan semua pertanyaan dan catatan yang disampaikan. Langkah transformasi ini dinilai sebagai peluang besar untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah jika dilakukan dengan transparansi dan perencanaan yang matang.
“Fraksi Gerindra siap mendukung langkah ini, asalkan dilakukan dengan kehati-hatian dan fokus pada kepentingan masyarakat Jawa Timur,” pungkas Eko Wahyudi. [geh.gat]
