DPRD Surabaya, Bhirawa
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan ada peningkatan anggaran sebesar Rp500 miliar pada P APBD tahun 2024 kota Surabaya.
Untuk itu Adi mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera merealisasikan anggaran yang sudah ditetapkan.
“Total yang kami sahkan Rp11,5 triliun. Pemkot Surabaya supaya dilakukan penyerapan secara maksimal dan kemudian berdampak langsung untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan Kota Surabaya,” terangnya, Selasa(13/8).
Sementara itu, Mochamad Machmud selaku juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya mengharapkan realisasi belanja untuk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat agar lebih ditingkatkan kualitasnya.
“Termasuk diantaranya dana kelurahan yang merupakan usulan masyarakat melalui Musrenbang, semestinya direalisasikan sebagai bentuk pembangunan partisipatif yang dirasakan manfaatnya oleh warga dilingkungan kampung,” ujarnya, kemarin.
Sehingga, lanjutnya, disarankan agar dalam melakukan setiap pengelolaan APBD kedepan dilakukan secara lebih cermat, terencana, terukur, efektif dan efisien.
Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya telah menyepakati Perubahan APBD Kota Surabaya di tahun 2024 dalam sidang paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surabaya tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 Senin (13/08/2024) kemarin.
Sementara , Fraksi PKS melalui sekretarisnya, Aning Rahmawati , kemarin juga mengingatkan sejumlah catatan PKS di pendapat akhir, atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Aning menyebut Catatan Pendapat Akhir FPKS atas Perubahan APBD 2024 meliputi: Anggaran untuk UMKM dialokasikan sebesar 11,8 Miliar Rupiah.
Fraksi PKS meminta agar program perbaikan Rutilahu yang jumlahnya telah ditambahkan 140 unit menjadi 1.640 unit hingga akhir 2024, dapat seluruhnya dilaksanakan.
Berkaitan dengan persoalan Transportasi Publik yang bertujuan mengurangi polusi udara dan mengurai kemacetan, Fraksi PKS meminta agar Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah terkait bisa lebih meningkatkan kinerjanya dalam menyambut antusiasme yang tinggi dari warga kota dalam menggunakan berbagai moda transportasi publik yang disediakan.
Fraksi PKS mencatat capaian pendapatan dari perhubungan masih di angka 26,6% dari target Rp95,4 miliar. pendapatan dari parkir Tepi Jalan Umum (TJU) masih berkisar di angka 23% pada Juli 2024.
Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota untuk menyelesaikan program pengendalian banjir yang memiliki anggaran senilai 776 Miliar Rupiah, terhitung besar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Serapan pada Perangkat Daerah terkait pengendalian banjir dan juga pembangunan jalan, masih di angka 22,89%. Ini tentu patut menjadi perhatian. Perlu kerja keras agar serapan anggaran 2024 dapat terwujud 100%, dan seluruh program pengendalian banjir dan pembangunan jalan dapat terealisasi.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemkot Surabaya dalam penyelesaian pembahasan Raperda dari awal hingga akhir.
“Harapannya semoga Raperda ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya menjadi kota yang sejahtera,” pungkasnya. [dre.gat]
