33 C
Sidoarjo
Wednesday, November 18, 2026
spot_img

Perkuat Tata Kelola Keuangan, Pemkab Malang Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan dan Perguruan Tinggi

Kab Malang, Bhirawa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur, Balai Diklat Keuangan (BDK) Malang, Bank Indonesia (BI) Malang, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Malang. Tujuannya, untuk memperkuat tata kelola keuangan serta kemandirian ekonomi di 378 desa dan 375 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut, Wakil Bupati (Wabup) Malang Hj Lathifah Shohib, Rabu (18/11/2026), kepada wartawan, dalam kolaborasi dengan beberapa lembaga keuangan dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yakni UB Malang, fokus utamanya adalah mengubah pola pengelolaan dana desa agar lebih produktif melalui digitalisasi keuangan, pemanfaatan QRIS, penguatan UMKM, dan literasi finansial dan bukan sekedar pembangunan fisik. Seperti terdapat 18 des, terpilih 10 desa terbaik yang mempresentasikan strategi penguatan ekonomi lokalnya. 

Dari 10 desa tersebut, lanjut dia, yakni Desa Purwoasri dan Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Desa Sumbertangkil, Kecamatan  Tirtoyudo, Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Desa Kranggan, Kecamatan Ngajum, dan Desa Landungsari, Kecamatan Dau.

“Untuk itu, dirinya mendorong desa untuk memperluas jejaring kemitraan agar komoditas unggulan Kabupaten Malang yang memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,92 persen, agar dapat menembus pasar luar pulau, seperti ekspor lokal cabai ke Kalimantan,” pintahnya.

Berita Terkait :  UNAIR Komitmen Bantu Korban dan Mahasiswa Terdampak Bencana Sumatra - Aceh

Sehingga, kata Lathifah, Pemkab Malang bersama perguruan tinggi di Malang Raya juga diharapkan membuka peluang beasiswa bagi anak desa berprestasi, agar program ini menjadi gerakan berkelanjutan untuk kemandirian ekonomi desa. Melalui program tersebut, maka pemerintah daerah berupaya mendorong perubahan paradigma pengelolaan keuangan desa agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mampu menciptakan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Adapun fokus pengembangannya meliputi optimalisasi digitalisasi pengelolaan keuangan desa, peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran, meminimalkan potensi kebocoran anggaran melalui prinsip spending better, serta pengembangan potensi unggulan desa dan UMKM,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, lathifah juga menyoroti besarnya potensi komoditas lokal Kabupaten Malang yang memiliki peluang menembus pasar luar daerah, bahkan luar pulau, apabila didukung jejaring kemitraan dan strategi distribusi yang tepat. Selain itu, peluang pemasaran hasil pertanian ke luar daerah, termasuk penyaluran komoditas cabai hingga ke Kalimantan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa potensi ekonomi desa dapat tumbuh jauh lebih besar melalui jejaring kemitraan dan inovasi distribusi.

Dia menegaskan, bahwa Kabupaten Malang memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,92 persen, Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur. Dan potensi tersebut didukung oleh berbagai komoditas unggulan, mulai dari sektor pertanian dan hortikultura, perkebunan kopi, hingga peternakan sapi perah yang menghasilkan susu segar.

Berita Terkait :  BIAS 2026 Jadi Gerakan Bersama Lindungi Anak Kota Kediri

“Berbagai potensi tersebut harus menjadi peluang yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa melalui perencanaan yang matang, pengelolaan keuangan yang tepat sasaran. Serta memiliki kemampuan membangun kemitraan dengan dunia usaha maupun lembaga lainnya,” pungkas Lathifah. [cyn.kt]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!