Pemprov Jatim, Bhirawa – Pemerintah pusat mendorong percepatan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Jawa Timur. Dari alokasi 36.444 unit pada 2026, realisasi penyaluran dana baru mencapai sekitar 40 persen, sehingga kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemprov Jatim, BP3KP Jawa IV, serta 38 kabupaten/kota dinilai semakin urgent.
Hal itu disampaikan Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan Direktorat Jenderal PKPR Kementerian PKP, Sonny Surachman Romli, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan dan Kolaborasi Program Bantuan Pembangunan Perumahan di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan digelar di Ruang Rapat Binaloka Adhikara, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (5/10/2026).
Sonny menjelaskan, terdapat lima program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berjalan di Jawa Timur, yaitu bedah rumah atau BSPS, pembangunan rumah susun, penataan permukiman atau PSU, peningkatan kualitas permukiman kumuh, serta peningkatan kualitas sanitasi.
“Di Jawa Timur, program bedah rumah tahun 2026 dialokasikan 36.444 unit. Dana bantuan sebesar Rp20 juta per unit. Realisasi keuangannya baru mencapai 40 persen, artinya masih ada 60 persen yang harus kita kejar bersama untuk masyarakat yang rumahnya belum layak huni,” ujar Sonny.
Ia menegaskan, angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan masih berada pada tahap verifikasi, penetapan calon penerima, hingga penyaluran bantuan. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta tidak menunggu, melainkan aktif melengkapi data calon penerima dan memastikan pelaksanaan di lapangan.
Berdasarkan paparannya dalam rapat, dari total alokasi 36.444 unit, sebanyak 19.292 unit telah melalui proses verifikasi. Sementara itu, calon penerima yang telah direkomendasikan baru mencapai 17.870 unit.
Sonny menyebut capaian tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama karena sejumlah kabupaten/kota belum memenuhi jumlah calon penerima sesuai alokasi. Ia meminta seluruh pemda berkoordinasi dengan BP3KP Jawa IV untuk memperbarui data rumah tidak layak huni.
“Kementerian PKP terus memperbarui data rumah tidak layak huni. Kami minta pemerintah kabupaten dan kota berkoordinasi dengan Balai Jawa IV, supaya data yang dikirim benar-benar akurat dan alokasi bedah rumah dapat segera dipenuhi,” katanya.
Ia juga menekankan keterbukaan data dari pusat kepada daerah. Menurutnya, seluruh informasi alokasi, realisasi, dan daftar calon penerima akan dibagikan kepada pemda agar pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Informasi dari pusat akan kami buka seluas-luasnya untuk kepentingan pengawasan bersama. Nanti datanya akan kami bagikan, termasuk dokumentasi kegiatan,” ujarnya.
Sonny mengingatkan agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Ia meminta kepala dinas dan perangkat daerah melakukan pendampingan serta pengawasan langsung di lokasi pelaksanaan.
“Mohon Bapak-Ibu di daerah melakukan pendampingan, datang ke lokasi, cari tahu, dan awasi pelaksanaannya supaya berjalan lancar dan tidak ada penyimpangan,” katanya.
Penekanan itu sejalan dengan arahan Menteri PKP Maruarar Sirait yang menuntut keterbukaan, koordinasi kuat, dan pengawasan menyeluruh hingga tingkat daerah dalam pelaksanaan BSPS.
Dalam rapat virtual pada 14 September 2026, Gubernur Jawa Timur juga menegaskan pentingnya groundcheck untuk memastikan penerima memenuhi kualifikasi serta sinkronisasi data agar tidak tumpang tindih dengan program bantuan perumahan lain.
Selain bedah rumah, Sonny memaparkan pembangunan rumah susun satu tower yang progres keuangannya masih sekitar 40 persen. Kemudian, terdapat program PSU yang berdampak pada 430 unit rumah di Kabupaten Situbondo, Mojokerto, Lumajang, dan Malang.
Untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh, kawasan dengan luas di atas 15 hektare menjadi tanggung jawab pusat, sedangkan kawasan di bawah 15 hektare menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan di Mojokerto.
Program kelima adalah peningkatan kualitas sanitasi yang mencakup 34 lokasi di Jawa Timur. Sonny menegaskan seluruh program tersebut harus dikelola secara terpadu karena sama-sama berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Secara nasional, Kementerian PKP menargetkan sekitar 400 ribu unit bedah rumah. Dari jumlah tersebut, Jawa Timur mendapat porsi besar melalui alokasi lebih dari 36 ribu unit, menjadikan provinsi ini salah satu wilayah prioritas percepatan Program 3 Juta Rumah.
Kehadiran perwakilan 38 kabupaten/kota dalam rapat dinilai sebagai modal penting. Namun, Sonny mengingatkan bahwa komitmen harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata: mempercepat verifikasi, melengkapi data, mengawasi penyaluran, dan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.
“Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Pusat, provinsi, balai, dan kabupaten/kota harus bergerak bersama. Targetnya bukan sekadar angka, tetapi rumah layak huni bagi saudara-saudara kita,” tegasnya. [aya.kt]
