Pemprov, Bhirawa
Provinsi Jawa Timur kini menjadi pionir dan rujukan nasional dalam implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bagi daerah-di seluruh Indonesia. Haryo Bimo Bramantyo, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jatim, menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah berdiri 8.495 KDKMP dengan 700 gerai yang beroperasi.
“Gerai-gerai ini berjalan berkat sukses bersama kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota dan TNI,” ujar Bimo saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (12/3/2026).
Lebih lanjut, Bimo menyebutkan bahwa pada 2026 ini ada 4.295 gerai KDKMP sedang dalam progres pembangunan. Data Dinas Koperasi & UMKM Jatim per Maret 2026 mencatat target nasional KDKMP mencapai 80.000 unit hingga akhir 2026, dengan Jatim menyumbang 10,6% dari total tersebut tertinggi di Indonesia. Beberapa gerai bahkan telah meraih predikat unggulan, seperti Koperasi Desa di Bojonegoro, Koperasi Desa di Tuban, serta Koperasi Kelurahan di Surabaya.
“Untuk Koperasi Kelurahan yang ada di Surabaya ini, omzetnya sudah mencapai Rp 80 juta. Harapan kami nantinya kita bisa konfirmasi dan kunjungi langsung ke gerai-gerai unggulan ini,” cetusnya.
Prestasi ini tidak lepas dari dinamika dan tantangan, termasuk kualitas SDM, regulasi pendukung, serta perdebatan penggunaan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meski demikian, KDKMP telah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, menurut BPS Jatim (2025), UMKM menyumbang 62% terhadap PDB provinsi, dan KDKMP diproyeksikan tingkatkan rantai pasok pangan hingga 20% di tingkat desa.
“Untuk itu, kami ingin mendukung percepatan program KDKMP, lewat beberapa program. Diantaranya program bantuan alat promosi, pameran dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kami memiliki program Market Development bagi para pelaku KDKMP,” urainya menambahkan.
Secara strategis, KDKMP berperan sebagai hilirisasi industri desa, khususnya pertanian. Kementerian Koperasi menargetkan KDKMP sebagai agregator yang bisa serap 30% produksi UMKM pertanian nasional pada 2027.
“Kami sangat berharap, KDKMP ini dapat menjadi agregator dan katalisator industri pertanian didesa. KDKMP dapat mengembangkan sarana produksi pertanian dan dapat memberikan kelancaran bagi rantai pasok pangan,” pungkasnya. [aya.gat]
