Jatim Siap Gerak Cepat Realisasikan Program nasional
Jakarta, Bhirawa
Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi menuju Indonesia maju, Indonesia makmur, dan Indonesia emas tahun 2045.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengatakan bahwa APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, namun dengan kehati-hatian.
Demikian ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0. Acara tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa ( 10 /12).
“Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara pruden hati-hati, dan terencana dengan baik. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan,” ucap Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo pun secara resmi menyerahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025 serta meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, saya serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran Katalog Elektronik versi ke-6,” tutur Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Tampak pula sejumlah Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, hingga para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera bergerak cepat dalam merealisasikan arahan Presiden untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran guna meningkatkan pembangunan menuju Indonesia maju, makmur dan Indonesia emas tahun 2045.
“Tentunya segala kebijakan dan program yang digulirkan Pemprov Jatim akan berselaras dengan program kebijakan Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, kita akan tancap gas lakukan percepatan optimalisasi penggunaan anggaran yang berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional,” ujarnya saat di Istana Negara.
Adhy menambahkan, arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025 sendiri memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi serta perumahan.
Maka, lanjut dia, semuanya itu akan menjadi dasar kebijakan bagi pemprov bersama DPRD Jatim dalam menyusun program pembangunan Jawa Timur yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim.
“Hal tersebut selaras dan sinergi dengan program yang dirancang Pemprov bersama DPRD Jawa Timur, dimana dari anggaran APBD tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 29,9 triliun, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi konsen kami dalam pembangunan Jawa Timur tahun 2025,” ungkapnya.
“Di bidang pendidikan kita alokasikan sebesar 32 persen dari APBD, sedangkan sektor kesehatan sebesar 19,4 persen. Semua alokasi ini melebihi dari Mandatory Spending yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, artinya kita sangat serius dalam peningkatan pembangunan kedua sektor ini,” terang Adhy menambahkan.
Lebih lanjut, kata Adhy, bahwa alokasi APBD Jatim TA 2025 sudah sejalan juga dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jatim yang mengusung tema Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Tranformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.
Hal itu, akan diwujudkan melalui delapan arah kebijakan prioritas pembangunan Jawa Timur. Antara lain pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan.
Selanjutnya, pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan, pembangunan karakter masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.
“Seluruh anggaran yang kita belanjakan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan dalam pelayanan dan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Semoga kebermanfaatannya dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-867/MK.02/2024, mengenai Penyampaian Alokasi Anggaran K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, ditetapkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Kementerian PUPR sebesar Rp116,23 Triliun.
“Berdasarkan Kesepakatan Pemisahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 antara Kementerian PU dan Kementerian PKP, serta dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing K/L, jumlah tersebut kami bagi sebesar Rp110,95 T untuk Kementerian PU,” kata Menteri Dody.
Menteri Dody menerangkan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas Kementerian PU TA 2025. Diantaranya, bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Prasarana Strategis, dan dukungan manajemen.
Mulai dari pembangunan bendungan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan jalan bebas hambatan, pembangunan SPAM dan SPAL, penataan kawasan pariwisata, kemudian pembangunan sekolah dan madrasah, rehabilitasi dan renovasi pasar serta prasarana olahraga.
“Kementerian PU pada hari ini fokus terhadap program-program 2025, sehingga apa yang sudah kita programkan bisa kita jalankan,” ujar Menteri Dody. [ira.tam.gat]
