34 C
Sidoarjo
Friday, November 20, 2026
spot_img

Ormas Tapal Kuda Nusantara (TKN) Demo Kantor DPRD Probolinggo

Kota Probolinggo, Bhirawa – Puluhan orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat (Ormas) Tapal Kuda Nusantara (TKN) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Probolinggo, Jumat (20/11/2026). Mereka mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan pemeriksaan dan verifikasi keabsahan ijazah seluruh anggota DPR RI periode 2024-2029.

Aksi yang dipimpin Ketua Umum TKN, Prasetyo Eko Karso, itu diawali dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan sekitar pukul 09.00. Selanjutnya, massa bergerak menuju Kantor DPRD Kota Probolinggo dan tiba sekitar pukul 10.00. Dengan membawa pengeras suara, mereka menyampaikan aspirasi dan membacakan pernyataan sikap di hadapan aparat kepolisian.

Jumlah peserta aksi diperkirakan lebih dari 50 orang. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan rencana awal yang menargetkan sekitar 200 peserta. Meski demikian, massa tetap menyampaikan tuntutan secara bergantian dengan pengawalan jajaran Polres Probolinggo Kota yang dipimpin langsung Kapolres AKBP Lucky Permana Putra.

Sebelum perwakilan DPRD menemui massa, Kapolres terlebih dahulu memberikan arahan agar demonstrasi berlangsung tertib. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan DPRD untuk menghadirkan perwakilan yang dapat menerima aspirasi demonstran.

“Pada saat ini Ketua DPRD sedang tidak ada di tempat karena ada kegiatan di luar. Namun, ada anggota DPRD yang akan menerima apa yang menjadi tuntutan dan harapan rekan-rekan semua, di antaranya Ibu Evariani,” ujar Lucky di hadapan massa.

Berita Terkait :  Dua Pelaku Curat di Banyuwangi dan Bali Ditangkap Tim Macan Baluran

Kapolres juga mengimbau peserta aksi agar menyampaikan aspirasi dengan tenang sehingga pesan yang disampaikan dapat didengar dan dipahami dengan baik.

“Kami mengimbau kepada rekan-rekan semua, dalam penyampaian dilakukan dengan tenang sehingga apa yang menjadi keluh kesah dan harapan rekan-rekan dapat terdengar dengan jelas. Kami juga meminta cukup satu orang yang berbicara sebagai perwakilan, sementara yang lain mendengarkan,” katanya.

Dalam orasinya, Prasetyo menyampaikan lima poin pernyataan sikap. Di antaranya mendesak MKD DPR RI segera memeriksa legalitas ijazah seluruh anggota DPR RI tanpa terkecuali dan tanpa tebang pilih. Pemeriksaan juga diminta dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

TKN turut meminta agar anggota DPR RI yang terbukti menggunakan ijazah tidak sah atau palsu diproses sesuai ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku. Mereka juga mengajak masyarakat ikut mengawal proses pemeriksaan tersebut.

Prasetyo mengaku aksi itu dilatarbelakangi kekecewaan terhadap polemik yang berkembang di tingkat pusat, khususnya terkait persoalan yang menyeret anggota DPR RI dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Kami sebagai rakyat merasa terpanggil. Kami tidak terima dan kecewa dengan apa yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Karena itu, kami menuntut supaya ijazah anggota DPR RI juga diverifikasi melalui MKD,” ungkapnya.

Dalam wawancara, Prasetyo bahkan menyebut sekitar 65 persen dari 580 anggota DPR RI diduga menggunakan ijazah Paket C atau dokumen pendidikan yang menurut pihaknya perlu diperiksa keabsahannya. Pernyataan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan TKN dan belum dibuktikan melalui pemeriksaan resmi.

Berita Terkait :  Kejaksaan Negeri Sampang Musnahkan BB Narkotika Jenis Sabu

Ia juga meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap anggota DPR RI, tetapi diperluas kepada pejabat publik lainnya, termasuk anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan bupati apabila ditemukan dugaan persoalan serupa.

Prasetyo menambahkan, pihaknya bersama kelompok relawan lainnya berencana mendatangi Gedung DPR RI di Jakarta apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti. Bahkan, ia menyatakan siap kembali menggelar aksi bersama elemen masyarakat lainnya.

Setelah membacakan tuntutan, aspirasi massa diterima Evariani, anggota DPRD Kota Probolinggo dari Komisi II. Ia hadir sebagai delegasi Ketua DPRD karena pimpinan dewan sedang menjalankan tugas luar kota.

Evariani menyampaikan bahwa pihaknya menghargai aspirasi masyarakat dan berkewajiban mengawal penyampaian aspirasi tersebut sesuai kewenangan lembaga.

“Aspirasi mereka ingin tersampaikan ke DPR RI. Tentu menjadi kewajiban kita untuk mengawal aspirasi masyarakat. Kalau memang tujuannya menyalurkan aspirasi ke tingkat DPR RI, berarti kita harus meneruskannya,” kata Evariani.

Ia menjelaskan, dokumen tuntutan yang diserahkan TKN telah diterima dan didokumentasikan. Bahkan, pihaknya membantu proses pengiriman surat tersebut melalui email langsung ke DPR RI menggunakan akun milik perwakilan TKN.

“Kami bantu membuatkan email dan email terkirim langsung menuju ke DPR RI atas akun mereka sendiri. Itu sudah dibuktikan dan mereka lega. Harapannya hanya itu yang ingin disampaikan dan semuanya sudah selesai,” jelasnya.

Terkait kemungkinan adanya anggota DPRD Kota Probolinggo yang menggunakan ijazah Paket C, Evariani mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Ia berharap tidak ada anggota dewan setempat yang memiliki persoalan serupa.

Berita Terkait :  Protes PHK, Buruh Pabrik Plywood Demo Kantor Pemkab Jombang

“Saya rasa bukan kewajiban saya untuk mengungkap dan saya juga tidak tahu. Mudah-mudahan nanti insyaallah tidak ada,” ujarnya.

Setelah mendapatkan bukti bahwa surat aspirasi telah terkirim melalui email ke DPR RI, massa akhirnya membubarkan diri sebelum waktu salat Jumat. Selama berlangsungnya aksi, situasi terpantau kondusif dan tidak terjadi tindakan anarkis.  [fir.kt]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!