Kota Probolinggo, Bhirawa – Pemerintah Kota Probolinggo memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026-2027.
Selain memetakan kawasan rawan banjir dan menyiapkan peralatan kebencanaan, pemerintah daerah juga akan mengevaluasi kecepatan respons petugas dalam menangani laporan kejadian darurat.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah memastikan langkah mitigasi berjalan hingga tingkat kelurahan.
Pemetaan risiko diperlukan agar petugas mengetahui wilayah prioritas penanganan sekaligus memudahkan masyarakat melakukan antisipasi.
“Masalah bencana ini memang kita mesti mitigasi. Kita harus melakukan persiapan yang bukan main, karena tidak ada tanda-tanda pasti kapan bencana terjadi. Begitu bencana terjadi, yang paling penting adalah bagaimana kecepatan kita merespons,” kata Aminuddin saat memimpin rapat koordinasi antisipasi bencana hidrometeorologi di halaman Kantor BPBD Kota Probolinggo, Kamis (19/11).
Salah satu perhatian pemerintah daerah adalah potensi banjir dan genangan air yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Aminuddin meminta BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum serta perangkat daerah teknis untuk mengidentifikasi titik rawan, termasuk menyiapkan langkah penanganan di kawasan yang berpotensi terdampak.
Pemkot juga menargetkan program Probolinggo bebas banjir dapat diwujudkan melalui perencanaan dan penanganan yang lebih terukur. Menurut Aminuddin, setiap kejadian genangan harus menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Saya minta mulai sekarang direncanakan dengan baik, sehingga tahun depan Kota Probolinggo sudah tidak mengalami banjir lagi,” ujarnya.
Selain mitigasi wilayah, pemerintah daerah menyoroti kesiapan Tim Reaksi Cepat (TRC), terutama terkait standar waktu respons atau response time. BPBD diminta menyusun pembagian personel dan jadwal piket secara terstruktur untuk memastikan kesiapan petugas selama 24 jam.
Aminuddin juga meminta standar waktu respons tersebut diuji melalui simulasi langsung. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengetahui kemampuan petugas dalam menerima laporan, bergerak menuju lokasi, serta melakukan penanganan awal sebelum bantuan lanjutan tiba.
“Jangan hanya berani menyebut diri sebagai Tim Reaksi Cepat, tetapi ketika ada laporan justru tidak cepat datang. Kita harus punya standar waktu respons dan nanti perlu diuji,” tegasnya.
Penguatan kapasitas petugas juga dilakukan melalui simulasi atau drill kebencanaan secara berkala. Materi latihan meliputi penanganan banjir, kebakaran, gempa bumi, dan angin kencang, termasuk prosedur evakuasi, pembagian zona aman, penggunaan peralatan, serta koordinasi antarpersonel.
Setiap wilayah juga diminta memiliki jalur evakuasi dan titik kumpul yang jelas. Hal ini dinilai penting agar masyarakat dan petugas memahami prosedur penyelamatan ketika terjadi keadaan darurat.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo Boedi Harjanto mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut Apel Kesiapsiagaan Bencana pada 6 November 2026. Persiapan diarahkan pada kesiapan posko, personel, peralatan, logistik, serta penguatan koordinasi lintas sektor menghadapi musim hujan.
Dalam mendukung kesiapsiagaan tersebut, BPBD telah menyiapkan tiga unit tenda posko beserta peralatan dan logistik kebencanaan. Kegiatan juga melibatkan Kodim 0820 Probolinggo, Polres Probolinggo Kota, PLN, Telkom, Perumda Bayuangga, PMI, FPRB, serta perangkat daerah dan jajaran kecamatan maupun kelurahan.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan untuk memperkuat dukungan ketika terjadi bencana, terutama dalam penanganan darurat, evakuasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, hingga pemulihan layanan dasar.
Meski demikian, kesiapan peralatan dan personel perlu diikuti kejelasan pembagian tugas, standar operasional prosedur, serta pengujian berkala. Dengan begitu, koordinasi lintas sektor tidak hanya berjalan pada saat rapat, tetapi juga efektif ketika terjadi bencana di lapangan.
Pemkot Probolinggo berharap penguatan mitigasi dan respons darurat dapat menekan risiko korban maupun kerugian material selama musim hujan 2026-2027. [fir.gat]


