Pemkot Probolinggo, Bhirawa. – Pemerintah Kota Probolinggo mulai memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Ketersediaan stok, keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi bahan pangan menjadi perhatian utama menyusul potensi peningkatan permintaan masyarakat pada akhir tahun.
Berdasarkan data yang dipaparkan Bank Indonesia Malang dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Probolinggo, Rabu (18/11), inflasi tahunan Kota Probolinggo pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,62 persen (year on year). Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.
Meski demikian, pemerintah daerah diminta tidak hanya berpatokan pada data ketersediaan stok, tetapi juga memastikan kondisi pasokan dan harga di tingkat pasar. Sebab, peningkatan permintaan, gangguan distribusi, hingga faktor cuaca berpotensi memengaruhi stabilitas harga pangan.
Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam memastikan barang kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang terjangkau. “Yang sangat ditekankan adalah keterjangkauan harga. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi harus terus dipantau, begitu juga komunikasi yang efektif. Jangan sampai di atas kertas stok dinyatakan aman, tetapi kenyataan di lapangan masyarakat masih harus mengantre,” tegas Ina.
Menurut dia, antisipasi perlu dilakukan lebih awal mengingat setelah momentum Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga akan menghadapi Ramadan dan Idulfitri. Kondisi cuaca, kecukupan stok, distribusi, serta peningkatan konsumsi perlu menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian. Dari sisi pasokan, Bulog Probolinggo menyatakan stok beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung intervensi pasar dalam kondisi aman di wilayah kerjanya.
Sepanjang 2026, Bulog telah menyalurkan sekitar 5.000 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Probolinggo. Sementara penyaluran bantuan pangan pada November menyasar 24.148 penerima dengan total beras sebanyak 724 ton.
Data tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun, efektivitas intervensi pasar tetap bergantung pada ketepatan distribusi, jangkauan penyaluran, serta kesesuaian harga dengan kemampuan masyarakat. Selain pengendalian inflasi, Pemkot Probolinggo juga mengevaluasi percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kota Probolinggo meningkat dari 98,5 menjadi 99,25. Peningkatan tersebut didukung perluasan penerimaan masyarakat terhadap transaksi nontunai, termasuk penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, perluasan transaksi digital juga menjadi salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
Hasil evaluasi TPID dan TP2DD tersebut dibahas dalam HLM yang dipimpin Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, didampingi jajaran pemerintah daerah. Pertemuan juga melibatkan Bank Indonesia Malang, BPS, Bulog, Bank Jatim, Satgas Pangan dari Kejaksaan dan Polres Probolinggo Kota, serta perangkat daerah terkait.
Pemkot Probolinggo selanjutnya perlu memastikan pemantauan harga dan stok pangan dilakukan secara berkala, terutama terhadap komoditas strategis yang rentan mengalami kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan. Pengawasan distribusi dan kesiapan intervensi pasar juga menjadi bagian penting untuk mencegah gejolak harga yang dapat menekan daya beli masyarakat.[fir.ca]


