35 C
Sidoarjo
Wednesday, November 18, 2026
spot_img

Gelar High Level Meeting, Jawa Timur Perkuat Sinergi Pangan, Digital dan Keuangan

Surabaya, Bhirawa  — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga, mempercepat digitalisasi pelayanan daerah, serta memperluas akses keuangan masyarakat dan UMKM.

Rapat yang mempertemukan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Bank Indonesia, OJK, serta instansi vertikal itu juga menjadi persiapan menghadapi lonjakan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru itu digelar di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan pertemuan ini bukan sekadar pelaporan capaian, melainkan penyelarasan langkah nyata agar hasilnya terasa langsung oleh masyarakat.

“Pertemuan ini diharapkan menjadi forum koordinasi untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah, dan perluasan akses keuangan, sekaligus menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujar Adhy Karyono dalam sambutannya.

Per Oktober 2026, inflasi Jawa Timur tercatat 0,07 persen secara bulanan (month to month) dan 3,09 persen secara tahunan (year on year). Angka tahunan itu masih berada dalam sasaran nasional 2,5 persen plus-minus 1 persen, meskipun BPS mencatat tekanan harga dari cabai merah, cabai rawit, tomat, labu siam, dan ikan.

Untuk menjaga pasokan dan harga pangan, TPID provinsi serta kabupaten/kota telah melaksanakan 2.487 operasi pasar murah dan 581 gerakan pangan murah. Pemerintah daerah juga mengembangkan 98 korporasi petani dan membangun 99 kerja sama antardaerah untuk memperkuat rantai distribusi.

Berita Terkait :  Mendikdasmen Gerak Cepat Jamin Proses Belajar Mengajar, Dirikan Pembelajaran Darurat di Wilayah Terdampak Bencana

“Melalui strategi 4K, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota telah melaksanakan 2.487 operasi pasar murah dan 581 gerakan pangan murah. Pasokan diperkuat melalui pengembangan 98 korporasi petani, sementara distribusi didukung oleh 99 kerja sama antardaerah,” kata Adhy.

Ia menambahkan, pemantauan harga dan ketersediaan pangan akan terus ditingkatkan bersama kabupaten/kota, terutama menjelang momentum Natal dan Tahun Baru ketika permintaan komoditas umumnya meningkat.

Jawa Timur juga menampilkan capaian digitalisasi daerah. Provinsi ini meraih predikat TP2DD terbaik se-Jawa Bali pada 2025 dan 2026, serta program unggulan terbaik pada Championship Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2025.

Nilai Indeks ETPD Jawa Timur pada 2026 mencapai 98,3 persen dan masuk kategori digital. Transaksi penerimaan non-tunai pemerintah daerah pada 2025 juga tumbuh 7 persen dibandingkan 2024.

“Capaian ini didukung oleh komitmen seluruh Bupati dan Wali Kota di Jawa Timur. Transaksi penerimaan non-tunai meningkat 7 persen pada 2025, sementara indeks ETPD mencapai 98,3 persen dan masuk kategori digital,” ujar Adhy.

Sejumlah langkah lanjutan telah disiapkan, antara lain perluasan kanal digital, penguatan sistem transaksi pemerintah melalui Standar Nasional Open API Pembayaran (BI SNAP), pengembangan aplikasi retribusi non-tunai, optimalisasi terminal on-street, penguatan peran Bank Jatim sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta perluasan konektivitas di wilayah 3T melalui Jatim Infinity, jaringan serat optik, dan pemanfaatan satelit Low Earth Orbit (LEO).

Berita Terkait :  MAPAN Kreatif Fest Tampilkan Kreativitas dan Potensi Lokal 15 Kelurahan di Kota Kediri

Di bidang akses keuangan, Jawa Timur menempatkan DPKAD sebagai penggerak perluasan layanan keuangan formal, literasi dan inklusi keuangan, serta pembiayaan produktif bagi UMKM.

Hingga September 2026, dana pihak ketiga perbankan Jawa Timur mencapai Rp874,68 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit mencapai Rp649,95 triliun, tumbuh 4,74 persen secara tahunan. Usaha mikro menyerap porsi kredit UMKM terbesar, yaitu 44,46 persen.

“BPKAD berperan memperluas layanan keuangan formal, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong pembiayaan produktif, khususnya bagi pelaku UMKM. Hingga September 2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Jawa Timur mencapai Rp874,68 triliun dan penyaluran kredit Rp649,95 triliun,” kata Adhy.

Adhy berharap rapat ini menghasilkan komitmen konkret, bukan hanya dokumen koordinasi. “Semoga kegiatan ini berjalan lancar, memberikan berkah, dan benar-benar berdampak kepada masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi yang kita utamakan,” tutupnya. [aya.kt]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!