DPRD Bondowoso, Bhirawa. – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso fokus mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah sebagai langkah strategis mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Isu krusial ini menjadi salah satu pokok pembahasan utama dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Langkah percepatan pengelolaan aset produktif dan berkelanjutan tersebut dibahas mendalam dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bondowoso bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Graha Paripurna DPRD Bondowoso, Senin (9/11).
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Bondowoso, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, para kepala perangkat daerah, kepala bagian di lingkungan Setda, hingga seluruh camat se-Kabupaten Bondowoso.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa pihak eksekutif telah melakukan penelusuran serta pemetaan komprehensif terhadap aset-aset daerah yang berpotensi menyumbang penerimaan kas daerah.
“Pemetaan dan penelusuran aset menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh kekayaan daerah dapat dikelola secara optimal,” ujar Fathur Rozi saat memaparkan materi rapat di hadapan Banggar DPRD.
Fathur Rozi menambahkan bahwa penelusuran tersebut melibatkan pengurus barang di setiap perangkat daerah guna menginventarisasi aset yang belum termanfaatkan secara efisien, baik melalui skema sewa maupun kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk aset yang masa perjanjiannya akan segera berakhir.
Dari hasil inventarisasi awal, Pemkab Bondowoso mencatat terdapat 159 aset yang menjadi fokus perhatian dalam upaya optimalisasi. Sebanyak 53 aset di antaranya telah teridentifikasi pada tahap pemetaan awal.
“Aset di sektor pendidikan, seperti rumah negara golongan II, eks fasilitas pendidikan, hingga lahan pengembangan diklat, sudah ada yang berjalan melalui mekanisme sewa dan kerja sama dengan nilai bervariasi antara Rp1,5 juta hingga Rp10 juta,” ungkapnya.
Tidak hanya sektor pendidikan, Pemkab Bondowoso juga membidik potensi besar pada sektor peternakan dan perikanan, seperti pasar hewan, Rumah Potong Hewan (RPH), serta Balai Benih/Gedung BGC Sumberwringin.
“Selain aset yang sudah dimanfaatkan, pemerintah daerah juga mengidentifikasi sejumlah aset potensial yang masih memerlukan kajian lebih lanjut, termasuk penilaian atau appraisal sebagai dasar penetapan nilai pemanfaatannya. Aset-aset tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui pola kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa dorongan optimalisasi ini tetap mengedepankan kepastian hukum dan tata kelola yang bersih.
“Dengan demikian, aset yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan daerah tanpa mengabaikan aspek administrasi, legalitas, dan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Melalui pembahasan Raperda APBD 2027 ini, ruang koordinasi antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam perencanaan anggaran yang cermat.
Pemkab Bondowoso berkomitmen mendorong peningkatan kapasitas fiskal dan kemandirian pendapatan daerah demi memperkuat keberlanjutan pembangunan serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. [san.dre]
