Kota Kediri, Bhirawa. – Ratusan pedagang Pasar Bandar dan Pasar Pahing Kota Kediri mendatangi Balai Kota Kediri, Senin (21/9). Mereka memprotes sejumlah kebijakan Perumda Pasar Joyoboyo, terutama penerapan retribusi masuk melalui portal digital yang dinilai membuat masyarakat enggan berbelanja di pasar tradisional.
Aksi tersebut sebelumnya dilakukan di depan gedung DPRD Kota Kediri. Massa menyampaikan aspirasi selama sekitar satu jam, namun tidak ada anggota dewan yang menemui mereka. Pedagang kemudian melanjutkan aksi ke Balai Kota Kediri untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah daerah.
Koordinator lapangan aksi, Yunus, mengatakan persoalan utama yang diprotes pedagang adalah pungutan saat masyarakat memasuki kawasan pasar. Ia meminta sistem tersebut dihentikan dan mekanisme parkir dikembalikan seperti sebelumnya.
Menurutnya, masyarakat yang datang untuk berbelanja seharusnya cukup membayar parkir ketika menitipkan kendaraan. Sementara warga yang hanya melintas tidak semestinya dikenai pungutan. “Secara nyata mematikan pasar yaitu penarikan retribusi untuk masuk ke pasar. Dengan adanya penarikan tersebut sangat terlihat animo masyarakat untuk masuk ke pasar jauh menurun,” kata Yunus.
Pedagang menilai kebijakan tersebut berpengaruh langsung terhadap aktivitas perdagangan. Mereka khawatir calon pembeli memilih berbelanja di luar pasar karena harus membayar ketika masuk kawasan pasar. Selain retribusi portal, pedagang mempersoalkan tagihan yang tetap dibebankan kepada pemilik kios atau los yang tidak digunakan. Mereka meminta Perumda memberikan transparansi mengenai dasar penghitungan tagihan serta menyelesaikan persoalan beban retribusi yang selama ini dianggap sebagai utang.
Persoalan status kios dan los juga menjadi tuntutan pedagang. Mereka meminta sistem pemanfaatan kios dikembalikan menjadi hak guna pakai (HGP), setelah selama sekitar dua tahun diterapkan sistem sewa yang menurut pedagang memiliki ketentuan lebih memberatkan. “Kami minta kembalikan hak kami secara HGP. Dua tahun terakhir menjadi hak sewa dengan pasal-pasal yang sangat memberatkan pedagang,” ujar Yunus.
Tak hanya mempersoalkan kebijakan, massa juga meminta Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri, Djauhari Luthfi, dicopot. Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bagian dari desakan pedagang agar pengelolaan pasar dievaluasi.
Sementara itu, Asisten II Pemkot Kediri, Eko Lukmono Hadi, mengatakan pemerintah telah menerima aspirasi yang disampaikan perwakilan pedagang. Ia menjelaskan Perumda memiliki kewenangan dalam pengelolaan pasar berdasarkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. “Direktur mempunyai kewenangan penuh yang sudah diamanatkan, baik di dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah,” kata Eko.
Meski demikian, Eko mengatakan pelaksanaan setiap kebijakan, termasuk tarif, perlu memperhatikan kondisi masyarakat dan pedagang di lapangan. Pemkot juga mendapat penugasan untuk menelaah persoalan di Perumda Pasar Joyoboyo secara menyeluruh.
Usai menyampaikan aspirasi di Balai Kota, massa kemudian mengawal perwakilan pedagang menuju Pasar Pahing. Setelah itu, para pedagang membubarkan diri dan kembali ke pasar masing-masing sambil menunggu tindak lanjut pemerintah terhadap tuntutan yang mereka sampaikan.[van.nov.ca]


