Jombang, Bhirawa
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang beraudiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang di Ruang Swagata Pendapa Kabupaten Jombang, Rabu siang (13/05).
Pada momen tersebut, GMNI Jombang menyoroti pelaksanaan sejumlah program nasional di daerah. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jombang pada pertemuan tersebut. Seperti Dinas Koperasi dan UMKM Jombang, Dinas Sosial Jombang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, dan juga Dinas Kesehatan Jombang.
Ketua GMNI Jombang, Daffa Raihananta menjelaskan, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang.
Daffa mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah membawa kajian ke DPRD Jombang.
“Dan menemukan sejumlah persoalan yang menjadi ranah Pemerintah Kabupaten Jombang,” kata Daffa setelah audiensi.
Daffa menambahkan, terdapat tiga program pemerintah pusat yang menjadi perhatian GMNI. Yakni, program MBG, Sekolah Rakyat, dan program KDKMP.
Daffa menyampaikan, pihaknya bakal terus mengawal proses rekrutmen pengurus KDKMP agar berjalan transparan dan sesuai ketentuan.
“Pemerintah Kabupaten Jombang harus transparan dalam proses perekrutan pengurus Koperasi Desa Merah Putih,” ujar dia.
“Jangan sampai ada penempatan yang tidak sesuai sehingga menghambat jalannya koperasi,” tambah dia.
Menanggapi aspirasi dari GMNI Jombang, Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang, Syaiful Anwar menerangkan, seluruh masukan dari GMNI akan menjadi bahan pertimbangan Pemkab Jombang dalam menjalankan program prioritas nasional.
“Ada tiga hal yang dibahas. Yakni terkait KDKMP, MBG, dan Sekolah Rakyat,” kata Syaiful Anwar
“Masukan dari teman-teman GMNI sudah kami terima dan akan dibahas bersama OPD terkait,” imbuh dia.
Syaiful Anwar menjelaskan, Pemkab Jombang akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Syaiful Anwar juga memaparkan perkembangan pembangunan KDKMP di Kabupaten Jombang.
“Sekitar 210 yang proses pembangunan. Kemudian sekitar 167 atau sekitar 170-an sudah selesai 100 persen,” rincinya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, untuk rencana peluncuran tahap pertama program tersebut, pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan.
Pemkab Jombang juga mengaku masih menghadapi kendala penyediaan lahan untuk KDKMP di sejumlah wilayah, terutama untuk memenuhi ketentuan luasan lahan 20×30 meter.
Terkait hal tersebut, Syaiful Anwar mengatakan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Terkait regulasi tersebut. Sebab kemampuan fiskal daerah juga sangat terbatas untuk pembelian lahan,” tuturnya. [rif.kt]
